Berita

Politisi Partai Demokrat Taufiqurrahman/Net

Politik

Moeldoko Dijuluki Jenderal Santri, Taufiq Demokrat: Masak Santri Jadi Maling Partai?

SENIN, 29 MARET 2021 | 11:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dijuluki sebagai "Jenderal Santri" oleh peserta KLB Sibolangit, lantaran memiliki kecakapan ilmu tentang agama yang cukup luas.

Menyikapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat Taufiqurrahman menyampaikan bahwa julukan tersebut tidak pas disematkan kepada Moeldoko. Menurutnya, yang cocok disebut sebagai jenderal santri adalah SBY.

"Inti dari statement Darmizal dengan julukan 'jendral santri' itu adalah upaya melekatkan watak politik Partai Demokrat dengan Moeldoko, yang tegas disebut sebagai nasionalis religius. Sementara, ide, istilah dan turunan tentang nasionalis religius bagi Partau Demokrat tersebut adalah buah pikir SBY," ucap Taufiq kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/3).


"Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengerti soal-soal ideologis dan turunan ide tersebut bisa disebut nasionalis religius atau jenderal santri," imbuhnya.

Istilah santri datang dari budaya sejak zaman Hinduism di Indonesia. Sehingga, kata Taufiq, tidak ada korelasinya antara memimpin shalat dan santri.

"Memimpin shalat dan santri juga sesuatu yang tidak memiliki hubungan langsung. Santri itu suatu istilah budaya sejak zaman Hindu. Dan, bukan istilah yang tipikal Islam. Jangan-jangan Darmizal tidak mengerti asal muasal istilah santri," ujarnya.

Taufik juga justru mempertanyakan julukan untuk Moeldoko tersebut lantaran tidak sesuai dengan sikapnya yang telah merebut Partai Demokrat.

"Masak santri kemudian jadi maling atau begal partai?" ujar Taufik, mantan anggota DPR DKI Jakarta.

"Lebih penting jadi orang baik daripada menjadi orang penting. Orang penting kalau katanya mencla-mencle, bohong tidak ada gunanya. Bilang ngopi-ngopi, foto-foto dan seterusnya, tahu-hau jadi begal partai. Orang baik itu ksatria. Orang penting tapi tidak ksatria sama saja bohong. Di depan dia cium tangan, di belakang dia berkhianat," pungkasnya menambahkan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya