Berita

Kerusakan yang ditimbulkan akibat bom di depan Gereja Katedral Makassar Minggu (28/3)/Repro

Politik

Bom Gereja Makassar Menampar Kinerja BNPT Dan BPIP

SENIN, 29 MARET 2021 | 01:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Aksi teror bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Minggu pagi (28/3) merupakan persoalan serius yang harus ditangani pemerintah.

"Pemerintah harus menyikapi dengan serius persoalan terorisme. Mulai dari manajemen pencegahan, perlindungan, penindakan dan juga paling utama deradikalisasi," ucap Pengamat Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Herry menilai, usaha pemerintah Indonesia belum optimal dalam konteks penanggulangan terorisme meskipun berbagai lembaga resmi untuk mengatasi persoalan tersebut sudah terbentuk.


"Beberapa lembaga seperti BNPT yang speasialisasinya penanggulangan teroris, ada BPIP yang memperkuat Pancasila dan institusi lainnya. Harusnya ini dimaksimalkan. Perlu sinergi dan kolaborasi termasuk juga dengan Kemendikbud," tuturnya.

Selain itu, Herry menyampaikan agar presiden mempertegas sampai sejauh mana upaya yang terukur dari lembaga-lembaga yang dibentuk, terutama dalan rangka penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Sekalipun pagunya minim, namun ini bukan berarti menjadi alasan. Harus ada langkah konkretnya,” tegasnya.

Bahkan Herry menyebut bahwa peran masyarakat juga diperlukan dalam menanggulangi terorisme misalnya pada tahapan pencegahan.

"Pemerintah harus memfasilitasi ormas yang khusus untuk pencegahan atau upaya deradikalisasi. Kolaborasi yang partisipatif juga akan membantu kerja pemerintah dalam penanggulangan terorisme,” tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya