Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Belum Ada Yang Pantas Gantikan Jokowi Jadi Alasan Mayoritas Warga Setuju Presiden 3 Periode

MINGGU, 28 MARET 2021 | 19:07 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wacana jabatan presiden tiga periode sempat muncul beberapa kali selama masa pemerintahan Joko Widodo.

Hasil survei dari Charta Politika Indonesia bahkan menemukan tidak sedikit masyarakat yang menginginkan presiden menjabat 3 periode.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan, dari 1.200 responden yang disurvei sejak 20 hingga 24 Maret, mayoritasnya menyatakan tidak tahu adanya wacana jabatan presiden menjadi tiga periode.


"Hanya 37,8 persen yang menyatakan tahu adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode," ujarnya saat merilis survei secara daring, Minggu sore (28/3).

Selain itu, kata Yunarto, mayoritas responden pun menyatakan tidak setuju dengan jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Mayoritas 61,3 persen menyatakan tidak setuju," kata Yunarto.

Akan tetapi, masih ada responden yang menyatakan setuju jabatan presiden menjadi tiga periode. Sebanyak 13,9 persen menyatakan setuju.

"Ya ini mungkin pendukung fanatik ya," terang Yunarto.

Dari 13,9 persen yang menyatakan setuju, Charta Politika pun mendalami alasan mereka setuju.

Alasannya yaitu, belum ada sosok yang pantas menggantikan Presiden Jokowi saat ini, nilainya sebesar 46,1 persen.

Selanjutnya, masa jabatan dua periode dianggap terlalu sebentar dan agar menghindari perpecahan di masyarakat.

Sementara mayoritas responden yang tidak setuju juga memiliki alasan tersendiri. Yaitu, batas dua periode sudah sesuai dengan konstitusi, berpotensi penyalahgunaan kekuasaan dan tidak ada hal mendesak untuk dilakukan amandemen.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya