Survei Charta Politika: Mayoritas Masyarakat Tidak Percaya Pemerintahan Jokowi Terlibat KLB Demokrat

Mayoritas masyarakat Indonesia menganggap pemerintahan Joko Widodo tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menunjuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Hal itu merupakan hasil survei nasional yang diselenggarakan oleh Charta Politika Indonesia sejak 20-24 Maret.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan, mayoritas responden mengetahui adanya penggantian Ketum Demokrat melalui KLB.

"Ada 51,9 persen tahu adanya penggantian Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB," ujar Yunarto seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/3).

Dari masyarakat yang tahu adanya KLB, turut ditanyakan perihal keterlibatan pemerintahan Jokowi dalam kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.

Hasilnya, mayoritas responden menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi tidak terlibat meskipun Moeldoko terpilih sebagai Ketum dalam KLB tersebut.

"51,3 persennya menyatakan tidak terlibat dan 15,7 persen menyatakan terlibat. Saya pikir ini masih kabar baik pemerintahan Jokowi karena akan menjadi beban ketika jumlah terlibat lebih banyak," pungkas Yunarto.

Dalam survei ini, melibatkan 1.200 responden yang diambil dari 195.648 responden yang pernah disurvei tatap muka langsung oleh Charta Politika selama 2 tahun terakhir.

Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.