Berita

Politisi Demokrat Rachland Nashidik/Net

Politik

Demokrat: Gerombolan Moeldoko Bisa Bicara Apa Saja Tentang SBY, Tapi Faktanya Anas Dihukum

MINGGU, 28 MARET 2021 | 07:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tudingan dari kelompok Moeldoko bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kudeta merangkak terhadap kepemimpinan Anas Urbaningrum membuat DPP Partai Demokrat bersuara. SBY disebut melakukan kudeta melalui jalur hukum setelah gagal mengkudeta Anas lewat jalur politik.

Politisi Demokrat Rachland Nashidik menegaskan bahwa pernyataan itu keluar dari fakta sejarah. Di mana Anas sudah terbukti bersalah dalam kasus Hambalang.

“Gerombolan Moeldoko faksi Anas bisa bicara apa saja tentang SBY. Tapi faktanya, Anas dihukum di semua tingkat peradilan,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (28/3).


Rachland juga menyindir proses peradilan Anas. Saat proses kasasi, almarhum Artidjo Alkosta yang menjadi hakim malah melipatgandakan hukuman bagi Anas menjadi 14 tahun penjara di tingkat kasasi. Namun akhirnya vonis Anas dipotong menjadi 8 tahun.

“Hakim Kasasi (alm) Artidjo Alkostar malah menghukumnya lebih berat. Saat PK, Anas tetap divonis bersalah, kendati hukuman disunat,” urainya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai bahwa gerombolan Moeldoko saat ini sedang berupaya memanipulasi fakta. Mereka ingin membuat seolah Anas bukan pihak yang bersalah, sehingga tidak layak dilakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Partai Demokrat kala itu.

“Jejak digital menunjukkan fakta sebenarnya. Anas dihukum mutlak di segala tingkatan. Semoga almarhum Artidjo Alkostar, tenang di sana. Sosok hakim yang dikenal sangat berintegritas,” katanya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya