DALAM berbagai kesempatan tampil dalam debat televisi, Partai Demokrat (PD) versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang kerap diwakili Razman Arif Nasution. Pengacara asal Medan, Sumatera Utara, itu pada Pemilu 2019 tercatat sebagai kader PKB. Ia menjadi caleg PKB untuk Dapil Sumut III, namun kalah dalam persaingan menuju gedung DPR.
Razman juga diketahui pernah "berjaket" partai-partai lain. Meme Razman memakai seragam Gerindra dan Hanura kerap beredar di media sosial. Dari laman Wikipedia diperoleh informasi bahwa Razman pernah singgah di Golkar (sampai 2004), PKPB (2004-2009), Partai Gerindra (2014-2018) dan PKB (sejak 2018).
Walau baru "masuk" PD kubu Moeldoko setelah KLB Deli Serdang, dia langsung mendapatkan posisi mentereng: Kepala Komunikasi Publik. Sebuah stasiun televisi, dalam acara
talkshow yang menghadirkannya, menuliskan atribusi Razman lebih lengkap sebagai Kepala Badan Komunikasi Publik.
Di media cetak, kubu Moeldoko juga kerap mengeluarkan pernyataan melalui Saiful Huda Ems yang dilabeli sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi. Alumnus sebuah PTS di Bandung itu diketahui bukan kader lawas Demokrat. Dari sebuah artikel bertahun 2016 yang dipajang di blog pribadinya,
saifulhudaems.blogspot.com, yang bersangkutan menginformasikan bahwa dirinya aktif di Partai Hanura Jawa Barat.
Penunjukan figur-figur non-kader asli PD sebagai komunikator atau jurubicara (jubir) itu tentu mengejutkan. Dalam sejarah konflik parpol di Indonesia, belum pernah ada parpol yang mengajukan orang-orang yang baru bergabung ke dalam kubunya menjadi jubir. Sebab, masing-masing kubu tentu berupaya semaksimal mungkin untuk menunjukkan siapa yang benar-benar asli atau otentik.
Terlebih dari itu, substansi persoalan yang menjadi sumber konflik parpol jauh lebih dikuasai oleh mereka yang sudah makan asam garam dalam kehidupan parpol tersebut. Karena itu, posisi jubir lazimnya dipegang oleh mereka yang telah mengalami dan merasakan dinamika internal di dalam organisasi dengan berbagai suka dukanya.
Defisit Kader UnggulPenulis menduga, kubu Moeldoko sulit mencari jubir yang berlatar belakang kader asli PD karena memang minim pengikut dari kalangan tersebut. Berbagai berita yang dilansir media massa menyebutkan, kubu AHY hanya memecat 17 ketua DPC yang ditengarai terlibat KLB. Hal tersebut bisa ditafsirkan bahwa sangat sedikit sekali kader unggul PD yang ikut kubu Pak Moel. Artinya, jika KLB diharapkan memecah "piring" PD, maka yang didapatkan Pak Moel saat ini baru sebatas retakan kecil saja.
Karena situasi defisit kader unggul itulah maka kita harus memafhumi jika kubu KLB kekurangan suplai jubir handal. Hal itu pula yang menjelaskan mengapa kubu KLB merekrut figur yang sebelumnya dikenal sebagai kader partai lain seperti Razman dan Saiful untuk menjadi jubir.
Kenyataan ini tentu kurang ideal. Semestinya, kader-kader lawas PD yang bergabung di kubu KLB diberi kesempatan untuk menjadi "corong" kubunya. Tapi, mungkin saja, tidak ada di antara mereka yang dianggap memiliki kecakapan yang dibutuhkan. Jika toh ada, seperti mantan penyiar olahraga TVRI Max Sopacua, mungkin saja dikuatirkan memancing kontroversi lebih jauh. Sebab, Bung Max sebelumnya telah keluar secara resmi dari PD dan bergabung dengan Partai Emas besutan Hasnaeni. KLB-lah yang membuat dirinya kembali ke PD, meskipun belum jelas juga apakah ia mendaftar ulang keanggotaan secara resmi.
Menurut hemat penulis, posisi jubir dalam sebuah organisasi, termasuk organisasi politik, sangatlah vital. Siapapun yang dipasang menjadi jubir sebuah organisasi idealnya adalah orang yang khatam menguasai seluk beluk organisasinya. Jubir PD seharusnya memiliki karakter unik yang dibentuk oleh nilai-nilai partai bintang mercy itu. Bukan dibentuk oleh karakter PKB atau Hanura.
Jika posisi jubir sebuah organisasi politik diserahkan pada orang yang baru "masuk", maka ada risiko komunikasi yang harus ditanggung oleh organisasi tersebut. Jubir adalah "wajah" organisasi. Salah memilih jubir bisa membuat publik mendapatkan gambaran yang salah tentang organisasi yang diwakilinya. Dalam konteks PD kubu KLB, salah tunjuk jubir juga bisa mempengaruhi upaya kubu tersebut meraih pengakuan pemerintah.
Legitimasi PolitikSejauh pengamatan penulis, strategi komunikasi kubu KLB kurang berhasil memunculkan isu-isu baru yang memancing perhatian publik. Pesan-pesan komunikasi kubu KLB juga terkesan cenderung "keras" dan kurang dinamis. Seolah-olah, pertarungan politik yang sedang dijalani itu kurang menghitung faktor pentingnya meraih simpati publik Indonesia yang rata-rata lebih gampang terpesona dengan model pesan
soft dan dikemas secara menarik.
Bagaimanapun, legalitas KLB yang diperjuangkan dari Kemenkumham sangat terkait dengan legitimasi politik dari massa pendukung. Kubu KLB harus mampu menunjukkan bahwa mereka berhasil memperoleh basis dukungan yang besar. Setidaknya, bisa memecahkan "piring" PD menjadi dua sisi yang sama besar, bukan meretakkan sebagian kecilnya saja. Walaupun persoalan legalitas hukum secara formal diwarnai oleh adu dokumen dan argumentasi, dukungan grassroot adalah kartu as yang tidak bisa dinafikan.
Pemerintah akan membawa dirinya ke dalam risiko bencana politik apabila tidak peka dalam membaca "arah angin" suara publik tersebut. Indonesia memiliki catatan sejarah yang pas untuk dijadikan pelajaran bagi pemerintah dalam melihat konflik PD, yaitu konflik dualisme PDI (Partai Demokrasi Indonesia) di penghujung masa Orde Baru. Lesson learned yang kita dapat: pada akhirnya, pengakuan hukum akan diuji oleh legitimasi politik dari rakyat.
Dalam kaitan itu, strategi komunikasi dan posisi jubir sangat penting sebagai
tools untuk merengkuh dukungan publik. Sebuah parpol dalam situasi krisis harus memilih jubir yang betul-betul menguasai "medan". Penempatan figur non-kader asli PD dalam posisi strategis sebagai jubir tentu menyulitkan upaya persuasi Pak Moeldoko dalam mengajak kader-kader grassroot PD di daerah bergabung dengan kubunya.
Pertempuran StrategiJubir parpol adalah wajah parpol. Wajah tersebut dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar, melalui berbagai tahap pengkaderan. Jika ada figur non-kader parpol yang mungkin belum pernah ngurus KTA atau ikut jenjang pengkaderan lalu ujug-ujug jadi jubir yang leluasa bicara atasnama parpol tersebut, tentu kader yang sudah lama aktif tidak
happy dan terdemotivasi.
Ada ilustrasi yang ringan namun penting penulis kemukakan. Dalam sebuah debat televisi, jubir kubu AHY mengeluarkan Kartu Tanda Anggota dan menceritakan ikhwal karir politik dia di PD. Sayangnya, jubir kubu Moeldoko tidak berupaya meyakinkan pemirsa bahwa dia juga kader PD. Padahal, hal-hal yang nampak sepele itu tetap penting untuk memberikan kesan pada publik bahwa kubu KLB juga membawa gerbong pengikut yang signifikan.
Hal-hal di seputar "pertempuran klaim" semacam itu seharusnya sudah diantisipasi sejak awal oleh pengatur strategi komunikasi dan jubir kubu KLB. Coba bayangkan jika pemandu acara
talkshow iseng menguji jubir masing-masing kubu manyanyikan lagu mars PD. Jika jubir kubu KLB tidak hafal satu lirik pun, bahkan tidak tahu siapa yang menciptakannya, tentu satu kubu akan dibuat malu.
Dalam beberapa minggu menyimak penampilan para jubir kedua kubu berlaga, penulis melihat kubu AHY lebih rileks dalam merespon narasi-narasi yang dilontarkan kubu KLB dengan gigihnya. Mungkin saja, karena banyak narasi yang dikemukakan kubu KLB, termasuk isu korupsi Hambalang, adalah narasi berulang yang sudah sering dinyanyikan pihak lain. Khususnya, para buzzer pro
status quo.
Pilihan kubu KLB memakai template strategi dan pesan komunikasi yang sudah sering digunakan para buzzer untuk menyerang SBY dan AHY, menjadikan jubir-jubir kubu AHY kelihatan lebih bertenaga dalam menangkis serangan-serangan itu. Jika tak ingin kondisi ini berlarut, kubu KLB harus merancang strategi komunikasi yang berbeda dan pesan-pesan komunikasi baru sehingga dapat merepotkan "pertahanan" kubu AHY.
Kocok Ulang JubirPenulis tidak percaya bahwa di antara kader-kader lawas di kubu KLB, seterbatas apapun jumlahnya, tidak ada yang mumpuni menjadi jubir. Penulis yakin, masalahnya adalah soal kesempatan saja.
Kader-kader lawas PD di kubu KLB tidak atau belum mendapatkan kesempatan menjadi jubir kubunya, bisa jadi, karena potensi mereka belum sepenuhnya diselami oleh Pak Moel. Maklum, Pak Moel juga baru bergabung dengan PD pada forum KLB dan langsung menjadi ketum.
Lantaran belum mengenali skill satu per satu orang lawas PD di kubu KLB itulah, barangkali, Pak Moel berinisiatif menunjuk orang-orang yang terlebih dulu dikenalnya untuk duduk sebagai jubir. Keputusan yang didorong oleh situasi yang mendesak tersebut tentu tidak salah. Sebagai tentara, beliau tentu terbiasa dengan pengambilan keputusan cepat walau situasinya tidak menguntungkan.
Namun, setelah berjalan beberapa bulan ini, kubu KLB harus berani mengevaluasi kinerja jubir-jubir mereka. Menurut hemat penulis, kubu KLB perlu membuka opsi untuk mengocok ulang posisi para jubir, serta mempersiapkannya kader-kader lawas PD dengan berbagai pelatihan dan penggodokan agar cakap bertarung narasi di media massa maupun di ruang publik lainnya. Jika dipersiapkan dengan baik, mereka punya potensi untuk mengimbangi bahkan merepotkan jubir-jubir kubu AHY. Dalam bahasa gaulnya, mereka dan jubir kubu AHY sudah tahu sama tahu "kartu" masing-masing.
Di samping itu, kubu KLB juga harus mampu berinovasi dalam strategi komunikasi dengan meninggalkan template strategi komunikasi ala buzzer binaan "kakak pembina". Sebab, "jurus" yang tidak pernah dikembangkan dengan berbagai varian mutakhir akan terlihat mudah dibaca dan ditangkis oleh kubu AHY.
Pak Moel harus ingat, strategi komunikasi yang tepat dan jubir yang handal adalah alat terbaik untuk melebarkan retakan kecil pada "piring" PD menjadi pecahan yang besar.
Thomas Bambang PamungkasDosen komunikasi politik Universitas Nasional Jakarta.
