Berita

Suasana di Terminal bus disaat musim mudik lebaran sebelum pandemi/Net

Politik

Mudik Dilarang, Wisata Dibuka, Pemerintah Memang Spesialis Kontradiktif

SABTU, 27 MARET 2021 | 15:46 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul tak heran dengan ketidak singkronan pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil. Misalnya, pemerintah resmi meniadakan mudik lebaran tahun 2021 ini sementara tempat pariwisata dibuka.

"Kalau melihat, wisata dibuka mudik dilarang dan libur dikurangi inikan memang kontradiktif. Dan pemerintah itukan memang spesialis kontradiktif kalau soal pengambilan kebijakan di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kadang-kadang inkonsisten," kata Adib kepada redaksi, Sabtu (27/3).

Terlebih, sambung Adib, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kerap blunder disetiap pengambilan kebijakan dimana salah satu contoh terdekatnya ialah saat mengeluarkan pernyataan memperbolehkan mudik tahun ini dan akhirya dibatalkan oleh Menko PMK Muhajir Effendy.

"Teori manajemen krisis disaat pandemi saat ini saya kira pemerintah masih gagap," ujar Adib menyayangkan.

Seharusnya, kebijakan pemerintah satu pintu atau ketika keputusan keluar dari atas maka seluruhnya mengikuti.

"Ini kebijakan A dianulir oleh Menteri B, nanti usulan bagus dari Provinsi namun dianulir oleh Kementrian. Saya kira ini meunjukan pemerintah inkonsisten," pungkas Adib.


Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Disdik DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

Sabtu, 30 November 2024 | 04:05

Israel dan AS Jauhkan Umat Islam dari Yerusalem

Sabtu, 30 November 2024 | 03:38

Isu Kelompok Rentan Harus Jadi Fokus Legislator Perempuan

Sabtu, 30 November 2024 | 03:18

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

Sabtu, 30 November 2024 | 03:04

Pasukan Jangkrik Gerindra Sukses Kuasai Pilkada di Jateng

Sabtu, 30 November 2024 | 02:36

Fraksi PKS Usulkan RUU Boikot Produk Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 02:34

Sertijab dan Kenaikan Pangkat

Sabtu, 30 November 2024 | 02:01

Bawaslu Pastikan Tak Ada Kecurangan Perhitungan Suara

Sabtu, 30 November 2024 | 01:48

Anggaran Sekolah Gratis DKI Disiapkan Rp2,3 Triliun

Sabtu, 30 November 2024 | 01:17

Mulyono Bidik 2029 dengan Syarat Jakarta Dikuasai

Sabtu, 30 November 2024 | 01:01

Selengkapnya