MRD: BNPT Jangan Tergesa-gesa Tetapkan KKB Papua Sebagai Teroris

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Muhammad Rifai Darus meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk tidak tergesa-gesa menetapkan aski kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris.

Menurut politisi yang karib disapa MRD ini, pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah mengupayakan keadilan dan penuntutan kasus hak asasi manusia di bumi Cendrawasih.

 
"Saya meminta BNPT tidak tergesa-gesa tetapkan aksi KKB (kelompok kriminal bersenjata) sebagai aksi terorisme," demikian kata MRD kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/3).

"Saya meminta BNPT tidak tergesa-gesa tetapkan aksi KKB (kelompok kriminal bersenjata) sebagai aksi terorisme," demikian kata MRD kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/3).

MRD mengatakan, cara efektif membangun Papua adalah dengan pendekatan kesejahteraan. Selain itu, pemerintah pusat juga harus aktif berkomunikasi engan pengurus di bawah.

"PR pemerintah (di Papua) masih banyak, apalagi soal keadilan dan penuntasan HAM," demikian kata Mantan Ketum DPP KNPI ini.

Saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Kepala BNPT Boy Rafli Amar menyampaikan bahwa pihaknya sedang berdiskusi untuk mmebuka peluang memasukkan KKB Papua sebagai organisasi terlarang di Indonesia.