Berita

Pertemuan virtual Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI)/Net

Hiburan

PPFI: Prioritas Vaksin Bagi Insan Perfilman Lebih Realistis Untuk Pemulihan Ekonomi

KAMIS, 25 MARET 2021 | 21:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) sambut baik rencana pemerintah untuk memasukkan seluruh insan kreatif termasuk insan perfilman Indonesia dalam jadwal prioritas mendapatkan vaksin Covid-19.

Langkah itu, menurut Ketua Umum PPFI, Deddy Mizwar jauh lebih realistis untuk memulihkan ekonomi masyarakat kreatif. Dibandingkan misalnya memberi subsidi pada peredaran film untuk kalangan produser film dan bioskop.

Pasalnya, kata Deddy, di masa pandemi ini masyarakat bukan tak mau menonton film ke bioskop, tetapi masyarakat memang sudah lebih setahun diimbau pemerintah untuk membatasi mobilitas dan berdiam di rumah.


"Jadi, bagaimana pun tingginya tingkat keamanan bioskop serta kualitas filmnya yang luar biasa, namun selama pandemi mengancam, mustahil masyarakat mau mengorbankan kesehatan dan jiwanya," kata Deddy dalam keterangannya, Kamis (25/3).

Untuk sementara ini, lanjutnya, tiada hal yang lebih penting untuk menekan penyebaran Covid-19 selain mematuhi protokol kesehatan.
"Setelah itu baru kita upayakan secara gencar kampanye besar-besaran yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan insan fim untuk mensosialisasikan nonton aman ke bioskop dengan protokol kesehatan," terangnya.

PPFI, kata Deddy, juga mengingatkan sekaligus mengimbau masyarakat film dan bioskop agar menyadari kesulitan masyarakat dan pemerintah dalam menekan angka korban pandemi Covid-19.

"Membuka mata melihat kerepotan keuangan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi yang menghantam semua sektor. Apalagi saat ini industri film telah mendapatkan peluang untuk bergerak kembali dengan adanya adanya platform digital dan televisi," jelasnya.

“Insentif pajak merupakan salah satu instrumen yang bisa membantu industri, termasuk film dalam masa pademi. Juga pengurangan pajak tontonan film di beberapa daerah menjadi maksimum 10 persen atau selama kurun waktu tertentu ditanggung oleh pemerintah pusat,” lanjut Deddy.
 
Ditambahkan Sekjen PPFI, Zairin Zain, PPFI menyerukan kepada seluruh masyarakat film lebih mengutamakan berpartisipasi menekan angka penularan virus dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga dalam waktu tidak lama semua masyarakat kembali beraktifitas normal.

Sehingga, seluruh insan kreatif datat kembali berkarya dan publik pun kembali menikmati karya-karya mereka di pentas-pentas seni, gedung konser dan gedung bioskop.

"Mustahil memimpikan keadaan normal yaitu penonton kembali menyerbu bioskop untuk memenuhi kebutuhan hiburannya seperti di zaman normal, jika pandemi belum terkendali," demikian Zairin Zain.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya