Sekjen PDIP: Mendag Itu Pembantu, Harus Senafas Dengan Garis Politik Presiden Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai rencana impor beras 1 juta ton bertentangan dengan konstitusi dan aspek historis negara Indonesia yang agraris.

Selain itu, dari aspek politik pun Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi seperti tidak sejalan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang telah membuat food estate hingga seruan mencintai produk dalam negeri.

Begitu disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam webinar bertajuk "Impor Beras Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente" pada Kamis (25/3).

"Dengan konstitusi tidak seusai, bertentangan. Aspek historis sudah sangat sangat jelas (bertentangan)," ujarnya.

"Pak Jokowi karena beliau berasal dari rakyat itu sendiri, beliau telah mencanangkan agar kita tidak melakukan impor dan mencintai produk kita bahkan beliau mengatakan benci produk luar negeri. Lha ini menterinya?" sambung Hasto.

Menurut Hasto, Mendag Lutfi seharusnya satu nafas dengan sikap Presiden Jokowi terkait kebijakan pangan dalam hal ini beras. Apalagi, berdasarkan data stok cadangan beras masih sangat cukup alias tidak perlu impor.

Berdasar data stok hingga akhir Desember 2020 lalu mencapai 7.389.575 ton, sementara perkiraan produksi dalam negeri pada panen raya ini mencapai 17.511.596 ton sehingga jumlah stok beras hingga akhir Mei mencapai 24.901.792 ton.

Jumlah tersebut, lebih dari cukup karena estimasi kebutuhan mencapai 12.336.041 ton. Karena itu tidak dibutuhkan kebijakan impor.

"Menteri Perdagangan itu pembantu presiden, dia sosok yang menguasai kementerian yang dipimpinnya sehari-hari tetapi dalam menjalankan kebijakan politiknya seorang mendag itu harus senafas dengan garis politik presiden," tegasnya.

"Lha ini Menteri Perdagangannya ngotot untuk impor pangan, beras, sementara dari data-data statistik beras kita itu cukup enggak perlu impor," demikian Hasto.