Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso/Repro
Hingga saat ini Perum Bulog masih berpandangan kebijakan impor beras belum diperlukan. Selain karena stok mencukupi, rencana tersebut juga akan bertabrakan dengan masa panen petani padi.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, rencana impor 1 juta ton beras bukan atas inisiatif Bulog. Bahkan Buwas, sapaan Budi Waseso menegaskan, pihaknya bukan menjadi lembaga pengambil kebijakan impor beras.
"Yang ngomong soal impor kan bukan saya karena saya bukan pengambil kebijakan, bukan pengambil keputusan," kata Budi Waseso di webinar Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) bertajuk 'Impor Beras dan Garam, Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente', Kamis (25/3).
Sebaliknya, Buwas justru ingin membuktikan kemampuan petani masih mampu untuk mencukupi pangan dalam negeri. Hal itu didukung dengan data-data yang dimiliki dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian yang mengklaim cadangan beras masih aman.
"Saya ingin membuktikan sendiri bahwa produksi dalam negeri itu memang cukup. Saya memegang apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian Pertanian dengan BPS. Terus kalau saya tidak percaya, saya percaya dengan siapa?" tutur Buwas.
Adapun rencana impor beras 1 juta ton sebelumnya disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Bahkan belum lama ini, Mendag menjelaskan bahwa kebijakan impor dilakukan karena cadangan beras pemerintah di Perum Bulog sedikit dalam menghadapi momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
"Supaya bapak/ibu tahu, Bulog minggu lalu Rabu atau Kamis, pengadaan untuk gabah petani hanya 85 ribu ton, mestinya mendekati 500 ribu ton hari ini. Jadi penyerapan itu enggak berjalan baik, ini menyebabkan stok Bulog berada di paling rendah dalam sejarah," kata M Lutfi di depan Komisi VI DPR RI, Senin (22/3).
