Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Mukhtarudin/Net

Politik

Anggota Komisi VI DPR: Impor Beras Karena Serapan Bulog Rendah, Ini Soal Perut!

KAMIS, 25 MARET 2021 | 14:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana kebijakan impor beras yang hendak dijalankan pemerintah diharapkan tak ditarik dalam kepentingan politik.

Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Mukhtarudin dalam merespons rencana impor beras 1 juta ton yang belakangan menuai pro dan kontra.

"Ini persoalan kebutuhan perut masyarakat. Tidak semestinya persoalan pangan dalam hal ini beras ditarik ke wilayah politik demi meraih simpati publik," jelas Mukhtarudin kepada wartawan, Kamis (25/3).


Di tengah polemik yang muncul, Mukhtarudin justru mempertanyakan sikap Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dianggap tak sejalan dengan rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan.

"Tiap kali impor pasti Bulog selaku operator yang diberikan wewenang, bukan pihak lain. Kalau impor disebut bermasalah, jangan-jangan ada oknum di Bulog itu sendiri yang tidak menjalankan amanat dengan baik," tegasnya.

Ia berpandangan, rencana Kemendag untuk melakukan impor beras 1 juta ton diyakini bukan tanpa pertimbangan dan perhitungan yang matang. Ia justru menyoroti kinerja Bulog di bawah kepemimpinan Budi Waseso yang kerap berseberangan.

"Bicara hulu, serapan Bulog rendah. Bicara hilirnya pun demikian, di mana harga jual Bulog kurang bagus. Stok beras 800 ribu ton di mana 500 ribu tonnya cadangan, ditambah 300 ribu ton hasil impor tahun 2018, tentunya mutu berasnya pun kurang baik," kritiknya.

"Sekali lagi, soal impor beras itu baru sebatas rencana Kemendag yang melihat serapan Bulog rendah dan rencana itu kan sebagai antisipasi," tegasnya.

Mukhtarudin juga menilai, keberadaan Bulog selama ini kurang begitu maksimal soal urusan pangan ini. Ia mengurai, hingga Februari tahun ini, lembaga pimpinan Budi Waseso baru mampu menyerap 35 ribu ton beras.

"Padahal target serapan tahun 2021 ini kan sebesar 1,5 juta ton. Bagaimana bisa mencapai kalau serapannya saja rendah. Bahkan banyak gudang-gudang Bulog yang kosong. Sebaiknya Bulog dibubarkan saja kalau kinerjanya kurang bagus," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya