Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi/Net
Persoalan beras di tanah air tak lepas dari peran Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai lembaga resmi yang mengatur distribusi bahan pokok. Sayangnya, kinerja Bulog ini dinilai masih jauh dari memuaskan.
Seperti dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, kinerja perusahaan BUMN Bulog dinilai gagal dalam melakukan dua hal.
Pertama, kata Dedi, Bulog tak memiliki kemampuan menyerap gabah petani, sehingga para petani menjual hasil padinya ke tengkulak. Namun seringkali tengkulak tidak semuanya memiliki modal yang cukup.
"Banyak tengkulak yang baru bisa membayar setelah penjualan. Sehingga ada banyak titik waktu para petani kecil yang mengalami kekosongan keuangan karena menunggu hasil gabahnya menjadi beras dan laku di pasar," jelas Dedi, Kamis (25/3).
Menurut Dedi, daya serap Bulog itu rendah karena sering kali membeli gabah di bawah harga tengkulak. Misalnya, tengkulak membeli gabah dari petani Rp 4.200 per kilogram, sedangkan Bulog hanya Rp 3.800 per kilogram.
Hal itu dilakukan karena memang Bulog memiliki kehati-hatian dalam membeli gabah.
Hal kedua, ujar Dedi, Bulog juga ternyata tidak mampu menjual beras. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya stok lama yang tak bisa keluar.
"Banyak beras lama tak terpakai berarti tak bisa keluar kan, sehingga mengalami kerusakan," beber politikus Golkar ini.
Kemudian, masih kata Dedi, Bulog tak memiliki gudang dengan tekonologi memadai dalam penyimpanan beras. Akibatnya, beras yang disimpan di gudang tidak bisa bertahan lama sehingga mudah busuk.
Selama ini, Bulog menyimpan beras di gudang dengan hanya mengganjal memakai valet sehingga beras tidak bisa bertahan lama.
"Jadi Bulog itu seperti terperangkap. Beli (gabah) enggak bisa, jual (beras) juga enggak bisa. Bahkan beras sisa impor yang tahun 2018 dan 2019 pun belum terjual. Ini yang menjadi problematika dari sisi pengelolaan," kata Dedi.
Dedi menegaskan, kondisi seperti itu menunjukkan ketidakjelasan kinerja Bulog. Tugas Bulog itu apa dan yang dikerjakan itu apa, tak ada kejelasan dan kepastian.
"Beli tak bisa, jual juga enggak bisa. Andaikan bisa beli impor, setelah impor tak bisa jual juga. Seharusnya Bulog punya peran menyerap gabah petani. Namun gabah petani tak bisa dibeli juga. Misalnya, dari 8 juta ton beras, yang bisa dibeli Bulog paling 30 persen," tandas Dedi Mulyadi.
