Berita

Pengamat politik Unas, Andi Yusran/Net

Politik

Isu Presiden 3 Periode Diduga Pesanan Kelompok Tidak Rela Akhiri Kekuasaan Karena Batasan Konstitusi

KAMIS, 25 MARET 2021 | 04:00 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Isu wacana jabatan presiden tiga periode disinyalir merupakan pesanan dari kelompok tertentu yang tidak rela mengakhiri kekuasannya karena batasan konstitusi.

Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/3).

Menurut Andi, jabatan presiden tida periode akan memangkas regenasi kepemimpinan nasional. Bahkan, cenderung tidak produktif dalam manajemen pemerintahan.

"Dalam banyak kasus, masa jabatan periode kedua saja kerap menimbulkan anomali dan kegagalan sehingga muncul apa yang disebut sebagsi  ‘kutukan periode kedua’," demikian kata Andi.

Pengamatan Andi, gagasan yang lebih rasional adalah menambah durasi jabatan. Ia mengilustrasikan masa jabatan dari 5 tahun bisa diubah menjadi tujuh tahun.  

"Mengapa itu penting dirubah dengan cukup hanya satu kali masa jabatan presiden? Pertimbangan efisiensi biaya dan efektifitas dalam penguatan demokrasi," demikian kata Andi.

Isu jabatan 3 periode presiden tiga periode mengemuka saat disampaikan Arief Poyuono. Salah satu alasannya, dua periode (sepuluh tahun) belum cukup untuk merealisasikan berbagai program pembangunan dan visi Presiden.

Populer

Hampir 2 Bulan Kosong, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Disarankan Segera Tunjuk Pangkostrad Baru

Kamis, 13 Januari 2022 | 01:58

Viral Sesajen Gunung Semeru Ditendang dan Dibuang, Anak Gus Dur Meradang

Minggu, 09 Januari 2022 | 10:54

The Jerusalem Post: Prabowo Subianto Tokoh Utama di Balik Upaya Normalisasi Hubungan Israel-Indonesia

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:28

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Laporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK

Senin, 10 Januari 2022 | 12:28

Jerry Massie: Memang Saham 100 M Kaesang Tidak Masuk Akal, Usahanya Saja Banyak yang Gagal

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:38

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

UPDATE

Tepati Janji, Bupati Labuhabatu Selatan Perkenalkan Program "BuTeD"

Selasa, 18 Januari 2022 | 23:34

Kekerasan Seksual Merupakan Masalah Serius, Fraksi Demokrat Setujui RUU TPKS Jadi Undang-undang

Selasa, 18 Januari 2022 | 23:30

Arief Poyuono Khawatir Vonis Nihil Heru Hidayat Jadi Bom Waktu Kemarahan Rakyat

Selasa, 18 Januari 2022 | 23:20

Kunjungi Arab Saudi, Presiden Korsel Siap Bahas Ekonomi Hingga Hidrogen dengan Putra Mahkota

Selasa, 18 Januari 2022 | 22:59

Letusan di Tonga Bisa Picu Kerusakan Lingkungan Jangka Panjang

Selasa, 18 Januari 2022 | 22:56

Kemendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Pembangunan Pusat-Daerah

Selasa, 18 Januari 2022 | 22:55

Ucapan Gus Arya yang Tantang Keberadaan Allah Penuhi 3 Unsur Pidana

Selasa, 18 Januari 2022 | 22:52

Khawatir Omicron, China Perintahkan Disinfeksi Surat Dari Luar Negeri

Selasa, 18 Januari 2022 | 22:45

Tersangka Korporasi Kasus Korupsi, PT Merial Esa Segera Diadili di PN Tipikor Jakarta

Selasa, 18 Januari 2022 | 22:36

Arief Poyuono: Sejarah Hitam Tercatat di Hukum Dalam Negeri saat Bandit Korupsi Heru Hidayat Divonis Nol

Selasa, 18 Januari 2022 | 22:33

Selengkapnya