Kepala Bulog Budi Waseso (Buwas)/Net
Rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton dari Thailand terus menuai kontroversi. Pasalnya, Pemerintah akan mengimpor beras di saat para petani menyambut panen raya tahun ini.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai rencana impor yang diperuntukkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog tidak disikapi secara baik oleh Kepala Bulog Budi Waseso (Buwas).
Kinerja Buwas justru dipertanyakan ketika impor beras bisa lolos, sedangkan petani akan panen raya pada Maret hingga April tahun ini.
"Kepala Bulog terbukti tidak berperan dalam upaya mengelola beras nasional. Ini menjadi catatan prestasi yang buruk," kata Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (23/3).
Menurut Dedi, Buwas selaku pihak yang diberikan kewenangan untuk mengontrol logistik nasional, dalam hal ini beras, seharusnya bisa menekan laju impor.
"Impor beras ini penanda pemerintah sama sekali tidak konsisten, dan kepala Bulog seharusnya menjadi penjaga kebijakan impor kebutuhan pokok itu agar tidak mudah terealisasi," katanya.
Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa apabila Buwas gagal menahan impor beras 1 juta ton tersebut, maka ia secara terang-terangan menutup keran nafkah para petani yang hidup di negeri agraris ini.
"Jika menahan impor beras ini gagal dilakukan, maka Bulog secara moral telah mematikan nafkah petani nasional kita," pungkasnya.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya menyatakan alasan di balik rencana impor beras. Ia menegaskan sampai saat ini belum ada realisasi impor beras karena masih masa panen.
Namun, Lutfi menyebutkan saat ini stok riil dari Perum Bulog hanya tersisa 500 ribu ton, idealnya perlu tambahan 1 juta ton.
"Saya tidak melihat ada perbedaan pernyataan antara Kemendag, Kementan, dan Bulog. Tapi pakemnya Bulog harus punya
iron stock. Kita tidak pernah bilang kalau lebih atau kurang. Kita hanya bilang bahwa Bulog harus mempunyai iron stock 1,5 juta ton," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3).
