Berita

Sekretaris DPP GAMKI Bidang Kemaritiman, Pertanian, dan Perikanan Firmes Nosioktavian/RMOL

Politik

Sikapi Rencana Impor Beras, GAMKI: Mendag Tidak Paham Visi Presiden Jokowi

SELASA, 23 MARET 2021 | 00:39 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia menyoroti kebijakan impor beras dengan alasan memenuhi kebutuhan beras selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

GAMKI menyayangkan kebijakan impor beras yang tidak berdasarkan pertimbangan yang matang dan tidak berpihak kepada petani Indonesia.

Sekretaris DPP GAMKI Bidang Kemaritiman, Pertanian, dan Perikanan Firmes Nosioktavian mengatakan informasi impr di tengah berlebihnya stok beras nasional mempengaruhi harga di level petani dan pedagang.


"Sangat memungkinkan panen raya pertama di tahun 2021 ini harga gabah akan anjlok. Jika harga gabah murah, maka petani akan merugi. Kebijakan impor beras ini sangat merugikan rakyat," kata Firmes di Jakarta, Senin (22/3).

Menurut Firmes, data dari Kementerian Pertanian dan BPS menyebutkan bahwa di Bulan Maret, April, dan Mei 2021, stok beras akan surplus.

Dengan data itu, GAMKI menilai seharusnya pemerintah membuat kebijakan bagaimana distribusi stok beras dapat berjalan baik serta strategi untuk meningkatkan produktifitas beras di masa panen berikutnya.

"Menteri Perdagangan tidak paham maksud dari Presiden Jokowi untuk mencintai produk dalam negeri dan membatasi impor. Para menteri seharusnya menjalankan apa yang menjadi visi misi Presiden, bukan justru mencoreng wajah Presiden dengan kebijakan impor beras. Rencana impor beras ini harus dibatalkan," tegasnya.

Di tengah rencana impor beras, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membeberkan data prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok periode Januari-Mei 2021.

Berdasarkan data tersebut, Syahrul menyebut neraca pangan pokok, khususnya untuk komoditas beras dalam keadaan cukup.

Dalam data tersebut, Syahrul mencatat stok beras pada akhir 2020 sebesar 7,38 juta ton. Sementara perkiraan produksi dalam negeri sebesar 17,51 juta ton. Sehingga, jumlahnya menjadi sekitar 24,9 juta ton.

Adapun perkiraan kebutuhan yaitu sebesar 12,33 juta ton. Sehingga, muncullah angka surplus 12,56 juta ton.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya