Berita

Kamp di Xinjiang yang diduga berisi pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur/Net

Dunia

Parlemen Australia Jajaki Mosi Untuk Mengutuk Genosida Uighur

SENIN, 22 MARET 2021 | 14:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang menarik perhatian parlemen Australia. Saat ini para legislator tengah membahas mosi untuk menggambarkan tindakan genosida terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.

Pembahasan mosi untuk mengutuk genosida di Xinjiang dilakukan oleh parlemen Australia pada Senin (22/3). Anggota parlemen dari Partai Liberal yang berkuasa mengerahkan upaya untuk mendapatkan dukungan dari semua partai.

"Pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan sistematis di dunia terjadi di Xinjiang," ujar anggota parlemen dari Partai Liberal, Kevin Andrews, seperti dikutip Reuters.


Andrews mengatakan kamp  interniran skala besar dan dugaan kerja paksa merupakan beberapa alasan yang membuat sejumlah negara melayangkan kecaman terhadap China. Mereka termasuk parlemen Belanda dan Kanada, serta majelis tinggi Inggris dan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada Februari, parlemen Kanada dan Belanda mendapat teguran dari Beijing karena mengeluarkan mosi tidak mengikat yang menyatakan bahwa tindakan terhadap minoritas Uighur merupakan genosida.

Andrews menjelaskan, banyak yang mempertanyakan tindakan Partai Komunis China telah melanggar konvensi genosida Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1948. Ia pun mendesak Australia untuk menegakkan hukum.

Belum diketahui kapan pemungutan suara atas mosi tersebut akan dilakukan.

Seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, Anne Stanley telah menyatakan dukungannya. Ia mengungkap, lebih dari 3.000 orang Uighur yang tinggal di Australia menyatakan keputusasaan mereka.

"Kebanyakan orang Uighur Australia mengenal seseorang yang hilang atau tidak terdengar selama bertahun-tahun. Mereka yang di sini tidak tahu apakah mereka yang di sana masih hidup atau sudah mati," kata Stanley.

Hingga berita ini dirilis, belum ada komentar dari Kedutaan Besar China. Tetapi Beijing telah berulang kali membantah telah melakukan pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya