Berita

Kamp di Xinjiang yang diduga berisi pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur/Net

Dunia

Parlemen Australia Jajaki Mosi Untuk Mengutuk Genosida Uighur

SENIN, 22 MARET 2021 | 14:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang menarik perhatian parlemen Australia. Saat ini para legislator tengah membahas mosi untuk menggambarkan tindakan genosida terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.

Pembahasan mosi untuk mengutuk genosida di Xinjiang dilakukan oleh parlemen Australia pada Senin (22/3). Anggota parlemen dari Partai Liberal yang berkuasa mengerahkan upaya untuk mendapatkan dukungan dari semua partai.

"Pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan sistematis di dunia terjadi di Xinjiang," ujar anggota parlemen dari Partai Liberal, Kevin Andrews, seperti dikutip Reuters.

Andrews mengatakan kamp  interniran skala besar dan dugaan kerja paksa merupakan beberapa alasan yang membuat sejumlah negara melayangkan kecaman terhadap China. Mereka termasuk parlemen Belanda dan Kanada, serta majelis tinggi Inggris dan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada Februari, parlemen Kanada dan Belanda mendapat teguran dari Beijing karena mengeluarkan mosi tidak mengikat yang menyatakan bahwa tindakan terhadap minoritas Uighur merupakan genosida.

Andrews menjelaskan, banyak yang mempertanyakan tindakan Partai Komunis China telah melanggar konvensi genosida Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1948. Ia pun mendesak Australia untuk menegakkan hukum.

Belum diketahui kapan pemungutan suara atas mosi tersebut akan dilakukan.

Seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, Anne Stanley telah menyatakan dukungannya. Ia mengungkap, lebih dari 3.000 orang Uighur yang tinggal di Australia menyatakan keputusasaan mereka.

"Kebanyakan orang Uighur Australia mengenal seseorang yang hilang atau tidak terdengar selama bertahun-tahun. Mereka yang di sini tidak tahu apakah mereka yang di sana masih hidup atau sudah mati," kata Stanley.

Hingga berita ini dirilis, belum ada komentar dari Kedutaan Besar China. Tetapi Beijing telah berulang kali membantah telah melakukan pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya