Berita

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani/Net

Politik

Komisi I DPR Dorong ASEAN High Level Meeting Untuk Myanmar Segera Direalisasikan

SENIN, 22 MARET 2021 | 08:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI mengapresiasi adanya usulan Indonesia melalui pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong dilaksanakannya ASEAN High Level Meeting (HLM) untuk Isu Myanmar.

Karena itu, Indonesia dituntut untuk lebih berperan aktif lagi dalam mendorong upaya-upaya penyelesaian secara damai dengan segera merealisasikan ASEAN HLM.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani kepada wartawan, Senin (22/3). 


"Kami di Komisi I DPR-RI mengapresiasi adanya usulan Indonesia melalui pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendorong dilaksanakannya Asean High Level Meeting," kata Christina.

"ASEAN High Level Meeting untuk isu Myanmar perlu segera direalisasikan," imbuhnya.

Selain itu, Komisi I DPR RI juga mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar mulai melakukan langkah-langkah konkret sehingga arahan Presiden Jokowi terkait upaya perdamaian di Myanmar bisa segera dilaksanakan.

"Kami mengapresiasi upaya-upaya keras yang sudah dilakukan Menlu Retno selama ini, yang bisa menjadi modal utama membangun diplomasi di tingkat ASEAN agar High Level Meeting (HLM) bisa segera terealisasi," tuturnya.

Menurut politikus muda Partai Golkar itu, langkah ASEAN sangat ditunggu-tunggu bukan saja oleh masyarakat Myanmar yang mendorong demokratisasi tetapi juga oleh dunia internasional. Oleh karenanya, inisiatif tersebut perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin.

"Termasuk jika diperlukan HLM bisa dilanjutkan dengan ASEAN Summit," ujarnya.

Bagi Indonesia, kata Christina, keselamatan rakyat Myanmar menjadi concern utama. Termasuk stabilitas dan perdamaian kawasan di Asia Tenggara yang juga menjadi kepedulian utama ASEAN.

Dalam kerangka ini, Indonesia perlu terus terlibat menyuarakan dan mengupayakan terselenggaranya dialog guna mendapatkan penyelesaian terbaik bagi rakyat Myanmar.

"Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, kita harus senantiasa terlibat dalam menjaga dan melaksanakan ketertiban dunia," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya