Berita

Demo Hong Kong 2020/Ist

Jaya Suprana

Hong Kong Urusan Dalam Negeri China

MINGGU, 21 MARET 2021 | 21:38 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

TERBERITAKAN bahwa di dalam sidang umum Dewan HAM PBB pada awal Maret 2021, Belarus menyampaikan pernyataan sikap atas nama 70 negara mendukung kebijakan Republik Rakyat China terhadap Daerah Administrasi Khusus Hong Kong karena sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri China.

Pendek kata, Belarus tegas dan jelas memaklumatkan dukungan 70 negara entah mana saja terhadap kebijakan RRChina mengurus urusan dalam negeri RRChina sendiri.

Kebenaran


Saya tidak mengetahui sejauh mana kebenaran berita tersebut. Saya juga tidak tahu apa alasan Belarus mendukung perlakuan China terhadap Hong Kong. Namun kebetulan saya tahu China melakukan investasi besar-besaran terhadap pembangunan infrastruktur di Belarus maka secara langsung mau pun tidak langsung menyebabkan Belarus sedikit-banyak tersandera oleh penanaman modal China di Belarus.

Mengenai 69 negara lain-lainnya saya hanya bisa menduga bahwa mereka semua juga senasib dalam hal terkait investasi China yang sama dengan Belarus terkait investasi China.

Memang investasi berikut pendanaan pembangunan infrastruktur merupakan senjata ampuh untuk memuluskan laju gerak imperialisme milenial melalui jalur ekonomi global yang sedang giat dan gigih dilaksanakan oleh China ke berbagai pelosok planet bumi masa kini. Jika dahulu imperialisme dilakukan dengan bedil, maka imperialisme milenial dilakukan dengan duwit.

Bersyukur

Saya hanya tahu bahwa teman-teman dan sanak-keluarga baik yang masih berada di Hong Kong (maka tidak akan saya sebut namanya) maupun yang sudah berhasil ke luar dari Hong Kong (yang juga tidak akan saya sebut namanya agar tidak membahayakan keselamatan sanak-keluarga yang masih tertinggal di Hong Kong) kesemuanya mengeluh bahwa kehidupan di Hong Kong di bawah kekuasaan China sudah tidak sejahtera seperti di bawah kekuasaan Inggris.

Namun sebagai seorang insan manusia yang secara ragawi tidak sedang hidup di Hong Kong, namun beruntung hidup di Indonesia, jelas saya tidak berhak menilai siapa yang lebih benar antara teman-teman dan sanak-keluarga saya atau pemerintah Republik Rakyat China.

Saya juga tidak tahu mana yang lebih benar antara 60 negara di bawah pimpinan Belarus yang mendukung kebijakan China terhadap Hong Kong atau karena seluruh anggota PBB kini adalah 193, maka 193-60 = 133 negara anggota PBB yang tidak mendukung kebijakan China terhadap Hong Kong yang memang berada di dalam wilayah kekuasaan Republik Rakyat China.

Saya hanya bisa tak henti bersyukur bahwa saya warga bukan Hong Kong tetapi Indonesia. MERDEKA!

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya