Berita

Demo Hong Kong 2020/Ist

Jaya Suprana

Hong Kong Urusan Dalam Negeri China

MINGGU, 21 MARET 2021 | 21:38 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

TERBERITAKAN bahwa di dalam sidang umum Dewan HAM PBB pada awal Maret 2021, Belarus menyampaikan pernyataan sikap atas nama 70 negara mendukung kebijakan Republik Rakyat China terhadap Daerah Administrasi Khusus Hong Kong karena sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri China.

Pendek kata, Belarus tegas dan jelas memaklumatkan dukungan 70 negara entah mana saja terhadap kebijakan RRChina mengurus urusan dalam negeri RRChina sendiri.

Kebenaran

Saya tidak mengetahui sejauh mana kebenaran berita tersebut. Saya juga tidak tahu apa alasan Belarus mendukung perlakuan China terhadap Hong Kong. Namun kebetulan saya tahu China melakukan investasi besar-besaran terhadap pembangunan infrastruktur di Belarus maka secara langsung mau pun tidak langsung menyebabkan Belarus sedikit-banyak tersandera oleh penanaman modal China di Belarus.

Mengenai 69 negara lain-lainnya saya hanya bisa menduga bahwa mereka semua juga senasib dalam hal terkait investasi China yang sama dengan Belarus terkait investasi China.

Memang investasi berikut pendanaan pembangunan infrastruktur merupakan senjata ampuh untuk memuluskan laju gerak imperialisme milenial melalui jalur ekonomi global yang sedang giat dan gigih dilaksanakan oleh China ke berbagai pelosok planet bumi masa kini. Jika dahulu imperialisme dilakukan dengan bedil, maka imperialisme milenial dilakukan dengan duwit.

Bersyukur

Saya hanya tahu bahwa teman-teman dan sanak-keluarga baik yang masih berada di Hong Kong (maka tidak akan saya sebut namanya) maupun yang sudah berhasil ke luar dari Hong Kong (yang juga tidak akan saya sebut namanya agar tidak membahayakan keselamatan sanak-keluarga yang masih tertinggal di Hong Kong) kesemuanya mengeluh bahwa kehidupan di Hong Kong di bawah kekuasaan China sudah tidak sejahtera seperti di bawah kekuasaan Inggris.

Namun sebagai seorang insan manusia yang secara ragawi tidak sedang hidup di Hong Kong, namun beruntung hidup di Indonesia, jelas saya tidak berhak menilai siapa yang lebih benar antara teman-teman dan sanak-keluarga saya atau pemerintah Republik Rakyat China.

Saya juga tidak tahu mana yang lebih benar antara 60 negara di bawah pimpinan Belarus yang mendukung kebijakan China terhadap Hong Kong atau karena seluruh anggota PBB kini adalah 193, maka 193-60 = 133 negara anggota PBB yang tidak mendukung kebijakan China terhadap Hong Kong yang memang berada di dalam wilayah kekuasaan Republik Rakyat China.

Saya hanya bisa tak henti bersyukur bahwa saya warga bukan Hong Kong tetapi Indonesia. MERDEKA!

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

UPDATE

Korupsi Menggila, Bangsa Ini Dibawa ke Mana?

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:31

Resesi AS Cuma Omon-Omon, Dolar Tembus Rp16.400

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:29

Legislator PAN Ungkap Ada Perang Mafia di Tubuh Pertamina

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:16

DPR: Kehadiran Pak Simon di Pertamina Getarkan Indonesia

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:07

BI dan State Bank of Vietnam Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:56

Masa Jabatan Ketum Partai Digugat di MK, Waketum PAN: Itu Masalah Internal

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Anggaran FOLU Net Sink 2030 Non APBN Bisa Masuk Kategori Suap

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Pandawara Group Sampaikan Kendala ke Presiden, Siap Berkolaborasi Atasi Sampah

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:39

DPR Pertanyakan Pertamina soal ‘Grup Orang-orang Senang’

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:37

Menhan: 3 Pasal UU TNI Bakal Direvisi

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:24

Selengkapnya