Anggota Komisi IV Panggah Susanto/Net
Anggota Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menjelaskan rencana kebijakan melakukan impor beras 1 juta ton pada tahun 2021.
Panggah menilai, jika kebijakan tersebut bisa diambil bila melihat stok berdasarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Proyeksi stok CBP tahun 2021 per tanggal 1 Maret 927.862 ton.
Data yang dimiliki Panggah, stok tertinggi diperkirakan bulan Juli 1.435.246 ton dan 31 Desember 2021 diperkirakan stok akhir 1.018.033 ton.
Data yang dimiliki Panggah, stok tertinggi diperkirakan bulan Juli 1.435.246 ton dan 31 Desember 2021 diperkirakan stok akhir 1.018.033 ton.
"Artinya ada semacam rencana untuk menjaga ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah. Ketahanan pangan itu intinya ketersediaan pangan secara tepat jumlah, kualitas, waktu dan harga. Tentu hal ini harus diutamakan produksi dari dalam negeri, namun manakala ketersediaan dalam negeri kurang oleh banyak faktor tentu dapat dipenuhi dari impor," demikian kata Panggah, Sabtu (20/3).
Menurut Panggah, pemerintah tentu memiliki kalkulasi yang seksama sebelum mengambil kebijakan impor. Salah satunya rentetan bencana yang terjadi di tanah air.
"Tentu ketersediaan pangan saat darurat dibutuhkan. Cuaca ekstrim juga sedang kita hadapi diberbagai daerah, faktor-faktor yang bisa mengurangi produksi pertanian dalam negeri," kata Panggah.
Terkait sikap Bulog yang menolak rencana impor beras, kata politisi Golkar ini, sebaiknya perlu didudukkan dengan mempertimbangkan segala aspek ketersediaan, kebutuhan, kecukupan stock, di semua wilayah.
Ia meyakini tidak semua wilayah mengalami surplus beras, dalam keadaan normal tidak lebih dari 10 wilayah provinsi yang mengalami surplus, selebihnya 24 wilayah devisit.
"Itu pentingnya akurasi data antara Kementerian terkait dengan Bulog," tandasnya.
Dijelaskan Panggah, informasi yang ia terima kebijakan impor telah dibahas pada 26 Januari 2021 lalu pembahasan mengimpor beras telah dibahas pada Rakortas (rapat koordinasi terbatas) yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian bersama beberapa Kementerian terkait juga dihadiri Dirut Bulog.
Dalam rapat itu, disepakati penugasan impor beras kepada Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Perum Bulog.
Kendati begitu pada Rakortas juga ada ketentuan berupa Timing realisasi impor dan Volume besaran impor dan batas masuknya barang impor.
"Kita terkadang mendengar kata impor beras, semacam momok yang menakutkan. Padahal bila dilihat bahwa sasarannya ketahanan pangan tidak boleh ambil risiko," urainya.
Selain itu kata dia, agar tidak menganggu /panen petani, Pemerintah juga mesti menjamin pemasukan beras impor tidak akan dilakukan pada masa panen raya dan hanya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan stok beras/iron stock.
Ia menyarankan sebaiknya stok beras impor hanya akan disalurkan melalui program Pemerintah (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga/Operasi Pasar) dan bantuan sosial Covid-19 sehingga tidak akan mendistorsi pasar.
"Kebijakan ini sangat tepat, mengingat bulan Mei-Juni adalah masa dimana masa panen telah berakhir dan harga gabah dan beras mulai merangkak naik," pungkasnya.
