Berita

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel/Ist

Politik

Rachmat Gobel: Tahan Impor Dan Naikkan Produksi, Kita Harus Hormat Pada Petani

JUMAT, 19 MARET 2021 | 18:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Bangsa ini harusnya berterima kasih dan memberi hormat setinggi-tingginya kepada para petani, nelayan, dan peternak. Sebab, peran dan kerja keras mereka dalam memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia patut diapresiasi dengan baik oleh siapa pun.

"Izinkan saya untuk membungkukkan badan pada mereka. Membungkuk seperti orang yang sedang rukuk, empat puluh lima derajat (memberi hormat)," kata Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, Jumat (19/3).

Politisi Partai Nasdem tersebut menyampaikan hal itu dalam acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian di Jember, Jawa Timur. Sehari sebelumnya, ia bertemu dengan petani padi, tembakau, kedelai, dan edamame.


Gobel mengatakan, pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional yang kuat. Selain memasok kebutuhan pangan, pertanian juga menyerap tenaga kerja yang besar. Di saat krisis, pertanian pula yang menjadi benteng pertahanan Indonesia.

"Bahkan di masa pandemi, di saat sektor lain terkena pembatasan, pertanian terus jalan. Jika mereka berhenti maka kita tidak makan," katanya.

Menurutnya, berkat petani maka bangsa Indonesia bisa terjaga kehormatannya. "Kita tidak mengemis ke bangsa lain untuk minta-minta pangan. Mereka menjaga kehormatan kita semua," imbuhnya.

Gobel juga menyinggung perihal kontroversi impor beras saat ini yang dikritisi oleh hampir seluruh masyarakat. Dia mengatakan Indonesia selalu berselisih soal impor beras sejak lama.

"Kita harus ambil risiko. Tahan impor dan naikkan produksi. Ini soal data saja, saat saya menteri perdagangan, saya ambil risiko itu," katanya.

Gobel mengingatkan bahwa nasib petani berada di tangan para pengambil keputusan. Sehingga meminta pemerintah untuk menjaga harga pasar domestik dalam hal komuditas pangan terutama beras.

"Di saat musim tanam, pupuk dan bibit langka. Selalu begitu. Tapi saat panen, harga justru jatuh. Ini harus dihentikan. Jika kita menghormati mereka maka perlu penyelesaian menyeluruh dan terintegrasi," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya