Berita

Dutabesar Indonesia utuk Swiss Muliaman Hadad dalam diskusi virtual yang dilaksanakan oleh Narasi Institute/RMOL

Dunia

Referendum Swiss Terkait IE-CEPA Tidak Hanya Soal Kelapa Sawit

JUMAT, 19 MARET 2021 | 17:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Indonesia jadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat Swiss pada awal Maret lalu, tepatnya ketika pemeritah Swiss menggelar referendum terkait dengan Comprehensive Ekonomic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan European Free Trade Association (EFTA) atau kerap disebut IE-CEPA.

Tepatnya pada Minggu (7/3), sekitar 51,6 persen pemilih di Swiss mengatakan "Ja" atau "Yes" untuk referendum yang menyakan pertanyaan, "Do you accept the Federal Decree of 20 December 2019 approving the wide-ranging economic partnership agreement between EFTA states and Indonesia?".

Dengan demikian, hasil referendum tersebut menunjukkan bahwa mayoritas warga Swiss setuju agar negaranya dan juga  negara lainnya yang tergabung dalam EFTA seperti Norwegia, Islandia dan Liechtenstein untuk mengembangkan perdagangan bebas dengan Indonesia.


"Ini jadi semacam trending topic yang luas hingga ke pelosok Swiss, karena baru satu negara ini (Indonesia) yang bahkan menjadi referendum, tidak pernah ada referendum terkait dengan satu negara," kata Dutabesar Indonesia utuk Swiss Muliaman Hadad dalam Zoominari Kebijakan Publik bertajuk "Tindak Lanjut Setelah Referendum Swiss (IE-CEPA)" yang dilaksanakan oleh Narasi Institute pada Jumat (19/3).

"Jadi jika biasanya warga Swiss hanya kenal Indonesia dengan pantainya yang indah, Bali, sekarang mereka jadi tahu bahwa Indonesia punya potensi ekonomi yang luar biasa," sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa IE-CEPA merupakan perjanjian yang komprehensif dan mengatur banyak aspek, sehingga fokus utamanya bukanlah kelapa sawit, sebagaimana topik yang banyak mendapat sorotan.

"Perjanjian ini tidak melulu terkait dengan kelapa sawit. Perjanjian ini bersifat komprehensif, mulai dari perdagangan, investasi, intelectual property right, government procurement, sustainibility, capacity building serta dispute resolution dan juga young professional program," paparnya.

Lebih lanjut Mulaiman menjelaskan bahwa referendum Swiss menjadi semacam momentum besar yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Pasalnya, di antara negara-negara yang tergabung dalam EFTA, Swiss merupakan negara dengan potensi ekonomi yang besar serta memiliki standar yang tinggi dalam hal perdagangan barang dan jasa.

"Di antara EFTA, Swiss sangat dominan. Jadi referendum Swiss ini akan sangat ditunggu hasilnya," tambahnya.

Bukan hanya itu, sambung Mulaiman, mayoritas ekonomi di Swiss juga dekat dengan Uni Eropa.

"Swiss bisa dijadikan pintu masuk bagi Indonesia ke pasar Uni Eropa," ujarnya.

Sayangnya, di tengah perkembangan tersebut, isu kelapa sawit jadi buah bibir di publik Swiss. Mulai dari akademisi hingga anggota LSM ikut angkat bicara untuk menyoroti persoalan kelapa sawit dalam referendum dan IE-CEPA.

"Padahal jika melihat pertanyaan dalam referendum kemarin, tidak disebutkan soal kelapa sawit. Namun, referendum ini bisa jadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kebijakan perbaruannya terutama terkait dengan sustainibility dalam kelapa sawit," tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya