Berita

Dutabesar Indonesia utuk Swiss Muliaman Hadad dalam diskusi virtual yang dilaksanakan oleh Narasi Institute/RMOL

Dunia

Referendum Swiss Terkait IE-CEPA Tidak Hanya Soal Kelapa Sawit

JUMAT, 19 MARET 2021 | 17:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Indonesia jadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat Swiss pada awal Maret lalu, tepatnya ketika pemeritah Swiss menggelar referendum terkait dengan Comprehensive Ekonomic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan European Free Trade Association (EFTA) atau kerap disebut IE-CEPA.

Tepatnya pada Minggu (7/3), sekitar 51,6 persen pemilih di Swiss mengatakan "Ja" atau "Yes" untuk referendum yang menyakan pertanyaan, "Do you accept the Federal Decree of 20 December 2019 approving the wide-ranging economic partnership agreement between EFTA states and Indonesia?".

Dengan demikian, hasil referendum tersebut menunjukkan bahwa mayoritas warga Swiss setuju agar negaranya dan juga  negara lainnya yang tergabung dalam EFTA seperti Norwegia, Islandia dan Liechtenstein untuk mengembangkan perdagangan bebas dengan Indonesia.


"Ini jadi semacam trending topic yang luas hingga ke pelosok Swiss, karena baru satu negara ini (Indonesia) yang bahkan menjadi referendum, tidak pernah ada referendum terkait dengan satu negara," kata Dutabesar Indonesia utuk Swiss Muliaman Hadad dalam Zoominari Kebijakan Publik bertajuk "Tindak Lanjut Setelah Referendum Swiss (IE-CEPA)" yang dilaksanakan oleh Narasi Institute pada Jumat (19/3).

"Jadi jika biasanya warga Swiss hanya kenal Indonesia dengan pantainya yang indah, Bali, sekarang mereka jadi tahu bahwa Indonesia punya potensi ekonomi yang luar biasa," sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa IE-CEPA merupakan perjanjian yang komprehensif dan mengatur banyak aspek, sehingga fokus utamanya bukanlah kelapa sawit, sebagaimana topik yang banyak mendapat sorotan.

"Perjanjian ini tidak melulu terkait dengan kelapa sawit. Perjanjian ini bersifat komprehensif, mulai dari perdagangan, investasi, intelectual property right, government procurement, sustainibility, capacity building serta dispute resolution dan juga young professional program," paparnya.

Lebih lanjut Mulaiman menjelaskan bahwa referendum Swiss menjadi semacam momentum besar yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Pasalnya, di antara negara-negara yang tergabung dalam EFTA, Swiss merupakan negara dengan potensi ekonomi yang besar serta memiliki standar yang tinggi dalam hal perdagangan barang dan jasa.

"Di antara EFTA, Swiss sangat dominan. Jadi referendum Swiss ini akan sangat ditunggu hasilnya," tambahnya.

Bukan hanya itu, sambung Mulaiman, mayoritas ekonomi di Swiss juga dekat dengan Uni Eropa.

"Swiss bisa dijadikan pintu masuk bagi Indonesia ke pasar Uni Eropa," ujarnya.

Sayangnya, di tengah perkembangan tersebut, isu kelapa sawit jadi buah bibir di publik Swiss. Mulai dari akademisi hingga anggota LSM ikut angkat bicara untuk menyoroti persoalan kelapa sawit dalam referendum dan IE-CEPA.

"Padahal jika melihat pertanyaan dalam referendum kemarin, tidak disebutkan soal kelapa sawit. Namun, referendum ini bisa jadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kebijakan perbaruannya terutama terkait dengan sustainibility dalam kelapa sawit," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya