Berita

Dutabesar Indonesia utuk Swiss Muliaman Hadad dalam diskusi virtual yang dilaksanakan oleh Narasi Institute/RMOL

Dunia

Referendum Swiss Terkait IE-CEPA Tidak Hanya Soal Kelapa Sawit

JUMAT, 19 MARET 2021 | 17:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Indonesia jadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat Swiss pada awal Maret lalu, tepatnya ketika pemeritah Swiss menggelar referendum terkait dengan Comprehensive Ekonomic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan European Free Trade Association (EFTA) atau kerap disebut IE-CEPA.

Tepatnya pada Minggu (7/3), sekitar 51,6 persen pemilih di Swiss mengatakan "Ja" atau "Yes" untuk referendum yang menyakan pertanyaan, "Do you accept the Federal Decree of 20 December 2019 approving the wide-ranging economic partnership agreement between EFTA states and Indonesia?".

Dengan demikian, hasil referendum tersebut menunjukkan bahwa mayoritas warga Swiss setuju agar negaranya dan juga  negara lainnya yang tergabung dalam EFTA seperti Norwegia, Islandia dan Liechtenstein untuk mengembangkan perdagangan bebas dengan Indonesia.


"Ini jadi semacam trending topic yang luas hingga ke pelosok Swiss, karena baru satu negara ini (Indonesia) yang bahkan menjadi referendum, tidak pernah ada referendum terkait dengan satu negara," kata Dutabesar Indonesia utuk Swiss Muliaman Hadad dalam Zoominari Kebijakan Publik bertajuk "Tindak Lanjut Setelah Referendum Swiss (IE-CEPA)" yang dilaksanakan oleh Narasi Institute pada Jumat (19/3).

"Jadi jika biasanya warga Swiss hanya kenal Indonesia dengan pantainya yang indah, Bali, sekarang mereka jadi tahu bahwa Indonesia punya potensi ekonomi yang luar biasa," sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa IE-CEPA merupakan perjanjian yang komprehensif dan mengatur banyak aspek, sehingga fokus utamanya bukanlah kelapa sawit, sebagaimana topik yang banyak mendapat sorotan.

"Perjanjian ini tidak melulu terkait dengan kelapa sawit. Perjanjian ini bersifat komprehensif, mulai dari perdagangan, investasi, intelectual property right, government procurement, sustainibility, capacity building serta dispute resolution dan juga young professional program," paparnya.

Lebih lanjut Mulaiman menjelaskan bahwa referendum Swiss menjadi semacam momentum besar yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Pasalnya, di antara negara-negara yang tergabung dalam EFTA, Swiss merupakan negara dengan potensi ekonomi yang besar serta memiliki standar yang tinggi dalam hal perdagangan barang dan jasa.

"Di antara EFTA, Swiss sangat dominan. Jadi referendum Swiss ini akan sangat ditunggu hasilnya," tambahnya.

Bukan hanya itu, sambung Mulaiman, mayoritas ekonomi di Swiss juga dekat dengan Uni Eropa.

"Swiss bisa dijadikan pintu masuk bagi Indonesia ke pasar Uni Eropa," ujarnya.

Sayangnya, di tengah perkembangan tersebut, isu kelapa sawit jadi buah bibir di publik Swiss. Mulai dari akademisi hingga anggota LSM ikut angkat bicara untuk menyoroti persoalan kelapa sawit dalam referendum dan IE-CEPA.

"Padahal jika melihat pertanyaan dalam referendum kemarin, tidak disebutkan soal kelapa sawit. Namun, referendum ini bisa jadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kebijakan perbaruannya terutama terkait dengan sustainibility dalam kelapa sawit," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya