Berita

Pengunjuk rasa di Myanmar/Net

Dunia

Thailand Bersiap Hadapi Lonjakan Gelombang Pengungsi Dari Myanmar

JUMAT, 19 MARET 2021 | 09:29 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Thailand sedang mempersiapkan diri menghadapi lonjakan pengungsi dari Myanmar karena banyaknya warga yang melarikan diri di tengah situasi negara yang mencekam karena kudeta.

Sejak 1 Februari, Myanmar dilanda kekacauan setelah angkatan bersenjata atau Tatmadaw merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil. Langkah itu diikuti dengan gelombang protes nasional yang diwarnai kekerasan dari petugas keamanan.

Dari laporan Reuters, raturan orang meninggalkan Myanmar untuk mencari perlindungan di daerah yang dikendalikan oleh milisi etnis di perbatasan Thailand.


Pihak berwenang Thailand sendiri telah menetapkan wilayah untuk menampung lebih dari 43.000 orang di distrik Mae Sot di Thailand barat yang berbatasan dengan Myanmar di barat.

Menurut kolonel tentara Thailand Prasan Henprasert, patroli perbatasan juga telah ditingkatkan untuk mempersiapkan masuknya pengungsi.

"Jika ada bentrokan, maka kami harus menilai situasi dan menyiapkan tempat," ujarnya, seperti dikutip Sputnik, Jumat (19/3).

"Berdasarkan pengalaman kami, banyak orang mungkin menyeberang dan kembali ketika situasinya lebih aman karena mereka memiliki rumah di sisi lain," lanjutnya.

Seorang pejabat dari Persatuan Nasional Karen (KNU), sebuah organisasi politik dengan tentara yang mengaku mewakili orang Karen di Myanmar, mengatakan bahwa seribu orang berlindung di dalam wilayah yang dikuasai KNU.

"Ratusan orang sekarang berada di daerah kami,” kata kepala urusan luar negeri KNU, Padoh Saw Taw Nee.

"Beberapa adalah pemimpin unjuk rasa, beberapa terlibat dalam CDM (kampanye pembangkangan sipil), staf pemerintah, pembelot polisi dan militer dan kemudian juga beberapa anggota parlemen dan dokter," tambahnya.

Ada lebih dari dua lusin milisi etnis di perbatasan Myanmar. Banyak dari kelompok bersenjata itu, termasuk KNU, mengecam kudeta tersebut.

“Kami sangat mendukung gerakan CDM dan demonstrasi rakyat,” kata Padoh Saw Taw Nee.

Sejak kerusuhan pertama meletus, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebut setidaknya 217 orang meninggal dunia oleh pasukan keamanan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya