Berita

Pengunjuk rasa di Myanmar/Net

Dunia

Thailand Bersiap Hadapi Lonjakan Gelombang Pengungsi Dari Myanmar

JUMAT, 19 MARET 2021 | 09:29 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Thailand sedang mempersiapkan diri menghadapi lonjakan pengungsi dari Myanmar karena banyaknya warga yang melarikan diri di tengah situasi negara yang mencekam karena kudeta.

Sejak 1 Februari, Myanmar dilanda kekacauan setelah angkatan bersenjata atau Tatmadaw merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil. Langkah itu diikuti dengan gelombang protes nasional yang diwarnai kekerasan dari petugas keamanan.

Dari laporan Reuters, raturan orang meninggalkan Myanmar untuk mencari perlindungan di daerah yang dikendalikan oleh milisi etnis di perbatasan Thailand.

Pihak berwenang Thailand sendiri telah menetapkan wilayah untuk menampung lebih dari 43.000 orang di distrik Mae Sot di Thailand barat yang berbatasan dengan Myanmar di barat.

Menurut kolonel tentara Thailand Prasan Henprasert, patroli perbatasan juga telah ditingkatkan untuk mempersiapkan masuknya pengungsi.

"Jika ada bentrokan, maka kami harus menilai situasi dan menyiapkan tempat," ujarnya, seperti dikutip Sputnik, Jumat (19/3).

"Berdasarkan pengalaman kami, banyak orang mungkin menyeberang dan kembali ketika situasinya lebih aman karena mereka memiliki rumah di sisi lain," lanjutnya.

Seorang pejabat dari Persatuan Nasional Karen (KNU), sebuah organisasi politik dengan tentara yang mengaku mewakili orang Karen di Myanmar, mengatakan bahwa seribu orang berlindung di dalam wilayah yang dikuasai KNU.

"Ratusan orang sekarang berada di daerah kami,” kata kepala urusan luar negeri KNU, Padoh Saw Taw Nee.

"Beberapa adalah pemimpin unjuk rasa, beberapa terlibat dalam CDM (kampanye pembangkangan sipil), staf pemerintah, pembelot polisi dan militer dan kemudian juga beberapa anggota parlemen dan dokter," tambahnya.

Ada lebih dari dua lusin milisi etnis di perbatasan Myanmar. Banyak dari kelompok bersenjata itu, termasuk KNU, mengecam kudeta tersebut.

“Kami sangat mendukung gerakan CDM dan demonstrasi rakyat,” kata Padoh Saw Taw Nee.

Sejak kerusuhan pertama meletus, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebut setidaknya 217 orang meninggal dunia oleh pasukan keamanan.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya