Berita

Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi

Politik

Soal Impor Beras, Adhie Massardi: Ini Pemerintahan Paling Menakutkan

JUMAT, 19 MARET 2021 | 00:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi sangat khawatir dengan argumentasi pembantu Presiden dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Menurut Adhi, argumentasi Luthfi soal rencana mengimpor 1 juta ton beras adalah langkah guna menstabilkan harga menunjukan ketidakjujuran pemerintah soal kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola kebijakan.

Padahal, jika merujuk data BPS, produksi beras tahun 2020 55,16 juta ton meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya  54,60 juta ton, disamping itu stok beras yang masih belum tersalurkan di gudang Bulog jumlahnya 1 juta ton lebih. 
Adi mengibaratkan seperti naik kendaraan umum yang sopirnya tidak jelas memiliki sim (surat izin mengemudi) atau tidak.

Adi mengibaratkan seperti naik kendaraan umum yang sopirnya tidak jelas memiliki sim (surat izin mengemudi) atau tidak.

"Kita hanya tahu si sopir bisanya nge-gas doang. Kita hanya bisa muntah-muntah dan berdoa. Ini Pemerintahan paling menakutkan," sindir Adhi melalui akun Twitternya, @AdhieMassardi, Kamis (18/3).

"Bukan otoritarianismenya tapi karena integritas, kualitas dan kapasitas SDM yang ngelola kebijakan buat nanggulangi persoalan-persoalan masyarakat sebagaimana perintah Konstitusi," sambung Adhie menambahkan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya menkankan, terkait rencana pemerintah mengimpor beras satu juta ton pada tahun ini dilakukan untuk menjaga harga kestabilan pangan di tanah air. Ia menampik, tidak ada niatan sama sekali pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya.

Dikatakan Luthfi, impor beras merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan harga pangan dan memastikan stok tercukupi. Mengenai harga beras, pemerintah ingin agar tetap terjangkau oleh rakyat, sekalipun pandemi Covid-19 masih terjadi.

"Ini adalah strategi pemerintah untuk memastikan, kita tidak bisa dipojokkan atau diatur oleh pedagang. Terutama para spekulan-spekulan yang berniat tidak baik dalam hal ini," kata Lutfi.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya