Berita

Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi

Politik

Soal Impor Beras, Adhie Massardi: Ini Pemerintahan Paling Menakutkan

JUMAT, 19 MARET 2021 | 00:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi sangat khawatir dengan argumentasi pembantu Presiden dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Menurut Adhi, argumentasi Luthfi soal rencana mengimpor 1 juta ton beras adalah langkah guna menstabilkan harga menunjukan ketidakjujuran pemerintah soal kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola kebijakan.

Padahal, jika merujuk data BPS, produksi beras tahun 2020 55,16 juta ton meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya  54,60 juta ton, disamping itu stok beras yang masih belum tersalurkan di gudang Bulog jumlahnya 1 juta ton lebih. 
Adi mengibaratkan seperti naik kendaraan umum yang sopirnya tidak jelas memiliki sim (surat izin mengemudi) atau tidak.

Adi mengibaratkan seperti naik kendaraan umum yang sopirnya tidak jelas memiliki sim (surat izin mengemudi) atau tidak.

"Kita hanya tahu si sopir bisanya nge-gas doang. Kita hanya bisa muntah-muntah dan berdoa. Ini Pemerintahan paling menakutkan," sindir Adhi melalui akun Twitternya, @AdhieMassardi, Kamis (18/3).

"Bukan otoritarianismenya tapi karena integritas, kualitas dan kapasitas SDM yang ngelola kebijakan buat nanggulangi persoalan-persoalan masyarakat sebagaimana perintah Konstitusi," sambung Adhie menambahkan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya menkankan, terkait rencana pemerintah mengimpor beras satu juta ton pada tahun ini dilakukan untuk menjaga harga kestabilan pangan di tanah air. Ia menampik, tidak ada niatan sama sekali pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya.

Dikatakan Luthfi, impor beras merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan harga pangan dan memastikan stok tercukupi. Mengenai harga beras, pemerintah ingin agar tetap terjangkau oleh rakyat, sekalipun pandemi Covid-19 masih terjadi.

"Ini adalah strategi pemerintah untuk memastikan, kita tidak bisa dipojokkan atau diatur oleh pedagang. Terutama para spekulan-spekulan yang berniat tidak baik dalam hal ini," kata Lutfi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya