Keluhkan Dampak Woro-woro Impor Oleh Pemerintah, Pegiat Pertanian: Beras Bukan Hanya Komoditas Ekonomi Tapi Juga Politik

Pemberitahuan pemerintah terkait rencana impor satu juta ton beras telah memberikan dampak tidak baik bagi petani.

Hal ini dikeluhkan Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian, Khudori, saat menjadi pembicara di talk show Tanya Jawab Cak Ulung Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Politik Impor Beras 1 Juta Ton", yang diselenggarakan virtual, Kamis (18/3).

Dalam pemaparannya, Khudori menilai beras sebagai komoditas pangan yang mudah mengalami goncangan harga. Sehingga menurutnya, pemberitahuan atau dalam bahasa Jawa dia sebut sebagai woro-woro terkait impor ini, memiliki dampak yang signifikan terhadap harga beras di petani.

"Beras itu komoditas yang sensitif. Karena dia bukan hanya komoditas ekonomi tapi juga komoditas politik. Mudah digoreng-goreng," ujar Khudori.

"Ketika pemerintah baru woro-woro saja, akan melakukan impor, itu dibeberapa wilayah sudah dilaporkan harga gabah beras sudah turun," sambungnya.

Khudori mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan dari Januari hingga Februari ada kecendrungan harga beras turun.

Kata Khudori, ketika harga beras turun dan terjadi bersamaan dengan impor, maka harga beras petani akan anjlok, karena dalam perspektif publilk supply beras sedang melimpah.

"Kita bisa tau bahwa ekspekstasi publik akan melihat pasokan akan besar hari-hari ini tapi pasar beras itu lesu. Bukan karena daya beli turun, tapi memang dampak pandemi," paparnya.

"Pengilingan-penggilingan padi, terutama yang kecil banyak yang tutup. Ya tentu ini (pandemi Covid-19) bukan penyebab tunggal. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang membuat mereka (petani) ini tidak bisa hidup," demikian Khudori menambahkan.