Berita

Petani beras/Net

Politik

Keluhkan Dampak Woro-woro Impor Oleh Pemerintah, Pegiat Pertanian: Beras Bukan Hanya Komoditas Ekonomi Tapi Juga Politik

KAMIS, 18 MARET 2021 | 17:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemberitahuan pemerintah terkait rencana impor satu juta ton beras telah memberikan dampak tidak baik bagi petani.

Hal ini dikeluhkan Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian, Khudori, saat menjadi pembicara di talk show Tanya Jawab Cak Ulung Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Politik Impor Beras 1 Juta Ton", yang diselenggarakan virtual, Kamis (18/3).

Dalam pemaparannya, Khudori menilai beras sebagai komoditas pangan yang mudah mengalami goncangan harga. Sehingga menurutnya, pemberitahuan atau dalam bahasa Jawa dia sebut sebagai woro-woro terkait impor ini, memiliki dampak yang signifikan terhadap harga beras di petani.


"Beras itu komoditas yang sensitif. Karena dia bukan hanya komoditas ekonomi tapi juga komoditas politik. Mudah digoreng-goreng," ujar Khudori.

"Ketika pemerintah baru woro-woro saja, akan melakukan impor, itu dibeberapa wilayah sudah dilaporkan harga gabah beras sudah turun," sambungnya.

Khudori mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan dari Januari hingga Februari ada kecendrungan harga beras turun.

Kata Khudori, ketika harga beras turun dan terjadi bersamaan dengan impor, maka harga beras petani akan anjlok, karena dalam perspektif publilk supply beras sedang melimpah.

"Kita bisa tau bahwa ekspekstasi publik akan melihat pasokan akan besar hari-hari ini tapi pasar beras itu lesu. Bukan karena daya beli turun, tapi memang dampak pandemi," paparnya.

"Pengilingan-penggilingan padi, terutama yang kecil banyak yang tutup. Ya tentu ini (pandemi Covid-19) bukan penyebab tunggal. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang membuat mereka (petani) ini tidak bisa hidup," demikian Khudori menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya