Berita

Salamuddin Daeng/Net

Publika

Siapa Menipu Presiden Soal Dana Jamsostek?

KAMIS, 18 MARET 2021 | 09:15 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

KORUPSI dana Jamsostek diduga mencapai 43 triliun rupiah lebih.  Megakorupsi dana publik terbesar sepanjang Pemerintahan Jokowi.
Nilai korupsi bisa berubah-ubah, bisa lebih besar lagi dari yang diumumkan. Dana iuran pekerja diduga "diembat" oleh oligarki dan konglomerat tanpa sepengetahuan pemilik dana.

Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal pengawasan dana Jamsostek itu lumayan ketat. Segala urusan menyangkut dana Jamsostek harus sepengetahuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Besar kemungkinan ada yang melakukan kebohongan secara terencana dan sistematis kepada Presiden RI, sehingga dana Jamsostek bisa kecolongan sebanyak itu.

Besar kemungkinan ada yang melakukan kebohongan secara terencana dan sistematis kepada Presiden RI, sehingga dana Jamsostek bisa kecolongan sebanyak itu.

Sebagaimana diketahui bahwa dana jamsostek yang berjumlah 480 triliun rupiah lebih tersebut, sudah tidak ada di kas Jamsostek. Dana tersebut sudah dipakai oleh berbagai pihak untuk kepentingan berbisnis dan dipinjam untuk segala macam keperluan hidup. Semua dana itu penggunaannya tanpa sepengetahuan pembayar iuran.

Dana tersebut diembat oleh bank plat merah 53,3 triliun rupiah atau setara dengan 11,2 persen, diembat oleh menteri keuangan untuk membiayai APBN senilai 307,6 triliun rupiah atau 65 persen dari total dana Jamsostek, dan diembat oleh perusahaan swasta dan BUMM melalui bursa saham yakni senilai 120 triliun rupiah atau sekitar 23,8 persen.

Kocok uang di bursa saham melalui tangan-tangan para konglomerat dilakukan sejak 2017 lalu. Saham-saham itu amblas sepanjang satu tahun terakhir.

Dana Jamsostek ditengarai hanya tersisa catatan pembukuan, uangnya sudah melayang kemana-mana. Dana ini terancam hilang, atau tidak dapat ditarik kembali ke dalam kas Jamsostek. Para pemilik tabungan bisa kehilangan uang mereka jika tidak diambil tindakan penyelamatan.

Semua ini terjadi karena pengelolaan dana yang tidak transparan. Para pengelola dana Jamsostek ditengarai tidak memberitahukan mengenai alokasi dana ini kepada Presiden Republik Indonesia yang merupakan penanggung jawab utama dana Jamsostek.

Perbuatan ini patut diduga sebagai tindakan kejahatan kepada negara, merusak nama baik Presiden dan bisa mencelakakan Presiden.

Oleh karena itu Presiden Jokowi harus mengambil tindakan cepat. Menarik semua dana yang diembat berbagai pihak itu agar dikembalikan ke kas Jamsostek dan segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan dana-dana tersebut kepada kami pemilik dana Jamsostek.

Semoga sinuhun segera menuntaskannya.

Salamuddin Daeng


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya