Berita

Persidangan perkara izin ekspor benih bening lobster (BBL)/RMOL

Hukum

Sebelum Buka Kran Ekspor Benur, Edhy Prabowo Pastikan Minta Saran Luhut Dan Persetujuan Presiden Jokowi

KAMIS, 18 MARET 2021 | 05:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Edhy Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengaku berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan atas persetujuan Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan menteri yang memperbolehkan ekspor benih bening lobster (BBL)

Hal itu diungkapkan oleh Edhy saat menjadi saksi dipersidangan pihak pemberi suap dengan terdakwa Suharjito selaku pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17/3).

"Kebijakan itu tidak serta merta saya keluarkan atas dasar seorang menteri, tidak. Saya menghimpun para ahli, menghimpun pelaku-pelaku kegiatan pelaksana lapangan, walaupun pada saat saya jadi menteri awalnya agak berat, karena dihajar media, yang menganggap bahwa saya bertentangan dengan lingkungan, saya merusak lingkungan," ujar Edhy di persidangan melalui video telekonferensi.

Bahkan kata Edhy, ia juga terus berkoordinasi dengan LBP yang memberikan saran untuk melibatkan para ahli untuk membuka kran ekspor BBL.

"Kami ajak semua. Di KKP ada badan riset, semua itu beranggotakan para ahli dari lembaga akademis yang ada. Saya berkoordinasi dengan menko bidang yang membawahi kami. Beliau menyarankan waktu itu melibatkan para ahli. Dan cukup lama berjalan. Jadi ini adalah prosedur yang kami lakukan secara akademis, secara ekonomis, secara lingkungan," jelas Edhy.

Bahkan kata Edhy, rencana dikeluarkannya peraturan menteri juga tidak serta merta keluar. Edhy mengaku melaporkan rencana membuka kran ekspor BBL kepada Presiden Jokowi.

"Karena atas arahan Bapak Presiden, setiap PerMen KP, PerMen-PerMen yang berhubungan dengan masyarakat banyak, wajib dilaporkan kepada presiden. Karena mengingat pernah pengalaman lama banyak demonstrasi banyak bertentangan. Setelah ini muncul baru kami serahkan ke presiden melalui Setneg, Sekab kemudian dibahas," terang Edhy.

Setelah mendapatkan persetujuan itu kata Edhy, baru lah ia menandatangani peraturan tersebut.

"Setelah adanya disetujui, baru lah Permen itu saya tandatangani," tegas Edhy.


Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Gatot Nurmantyo Perlihatkan Indikasi PKI Telah Menyusup ke Tubuh TNI

Minggu, 26 September 2021 | 22:33

UPDATE

Adhie Massardi ke Luhut: Jangan Bikin Malu Gus Dur!

Selasa, 28 September 2021 | 13:22

PPP Tidak Setuju Pemerintah Usulkan Pemilu Serentak Digelar 15 Mei 2024

Selasa, 28 September 2021 | 13:16

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan Rapat Paripurna Walau Tidak Kuorum

Selasa, 28 September 2021 | 13:10

Kesal Karena Dipaksa Ikut, Warga Abdya Bubarkan Vaksinasi Covid-19

Selasa, 28 September 2021 | 13:01

Nikmati Libur, Vladimir Putin Dekati Sarang Beruang di Belantara Siberia

Selasa, 28 September 2021 | 12:59

Menko Airlangga Persilakan Liga 2 Gelar Pertandingan di Luar Jawa

Selasa, 28 September 2021 | 12:54

Dubes Afghanistan dari Pemerintahan Ghani Batal Bicara di PBB, Diancam Taliban?

Selasa, 28 September 2021 | 12:52

Angka Kemiskinan Meningkat, Wajar Kepuasan Masyarakat pada Jokowi Terus Menurun

Selasa, 28 September 2021 | 12:44

Taliban Larang Tukang Cukur Potong Janggut, Mereka yang Melanggar Dikenai Hukuman

Selasa, 28 September 2021 | 12:42

Pemerintah Usul Pemilu Mei 2024, Komisi II FPKS: Opsi Februari Lebih Berkualitas

Selasa, 28 September 2021 | 12:37

Selengkapnya