Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Net

Politik

Usulkan Presiden 3 Periode, Arief Poyuono: Kok Dianggap Menjilat Jokowi, Aneh

RABU, 17 MARET 2021 | 19:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Usulan masa jabatan presiden tiga periode pada dasarnya dimaksudkan agar kepala negara bisa maksimal menuntaskan janji dan program kerjanya.

Oleh karena itu, Arief Poyuono sebagai salah satu pengusul penambahan masa kerja presiden merasa aneh dengan respons negatif para elite politik di Tanah Air.

Terlebih bila usulan tersebut dianggap sebagai upaya mencari muka kepada Presiden Joko Widodo.


"Sangat aneh bila usulan saya itu dianggap menjilat atau menampar muka Presiden Jokowi, apalagi cari muka kata menteri dan orang dekat Jokowi yang tidak setuju usulan saya," kata Arief Poyuono kepada redaksi, Rabu (17/3).

Ia menjelaskan, usulan penambahan masa kerja kepala negara juga bukan sekadar melempar isu. Ada mekanisme tersendiri yang bisa dilakukan, yakni dengan mengamandemen UUD 1945 yang mengatur soal jabatan presiden maksimal dua periode.

Tak hanya itu, usulan tersebut juga bukan semata-mata memuluskan langkah Presiden Jokowi melanggengkan kekuasaan, melainkan bagi calon pemimpin masa depan agar bisa menuntaskan kerjanya.

Sebab, hasil akhir seseorang bisa menjabat presiden adalah melalui pemilihan umum.

"Terkait Pak Jokowi menolak atau tidak berminat (tiga periode), itu karena memang belum ada konstitusi yang mengatur dan perlu diamandemen," demikian Arief Poyuono.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut usulan presiden 3 periode merupakan bentuk upaya menjilat. Hal itu ia sampaikan dengan mengutip pernyataan Jokowi sebelumnya.

"Kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi, itu hanya dua alasannya. Satu ingin menjerumuskan, dua ingin menjilat. Itu kata Pak Jokowi," kata Mahfud MD.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya