Berita

Jurubicara Satuan Tugas (satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito/Repro

Kesehatan

Pemerintah Tunggu Hasil Kajian BPOM Hingga ITAGI Untuk Distribusi Vaksin AstraZeneca

RABU, 17 MARET 2021 | 10:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penggunaan vaksin asal AstraZeneca di Indonesia menunggu hasil kajian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Begitulah yang diterangkan Jurubicara Satuan Tugas (satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers virtua yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden dan dikutip Rabu (17/3).

"Saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan, Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan para ahli sedang melihat kembali," ujar Wiku Adisasmito.


Beberapa hal yang akan dikaji oleh BPOM, ITAGI dan sejumlah ahli, disebutkan Wiku salah satunya adalah terkait dengan kriteria penerima vaksin

"Apakah kriteria penerima vaksin AsteaZaneca akan sama dengan kriteria vaksin Sinovac dan Biofarma," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga menunggu hasil kajian dari kedua lembaga tersebut terkait dengan quality control vaskin AstraZeneca.

"Dan secara paralel, Badan POM melihat rentang waktu penyuntikan AstraZaneca, mengingat sebelumnya World Health Organization (WHO) menyatakan rentang waktu  penyuntikan dosis kedua AstraZaneca antara 9 sampai 12 Minggu dari dosis pertama," tuturnya.

Maka dari itu, Wiku menyatakan bahwa penundaan distribusi vaksin AstraZeneca karena mengedepankan azas kehati-hatian, dan bukan semata-mata melihat adanya temuan pembekuan darah oleh beberapa negara.

"Melainkan karena pemerintah ingin lebih memastikan keamanan dan ketepatan kriteria penerima vaksin AstraZaneca," ucap Wiku Adisasmito.

"Hasil dari evaluasi keamanan serta penentuan kriteria vaksin AstraZeneca, selanjutnya akan diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM," tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya