Berita

Bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan di Myanmar/Net

Dunia

Kekerasan Aparat Meningkat, Warga Berbondong-bondong Tinggalkan Yangon

SELASA, 16 MARET 2021 | 14:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Tingginya kekerasan di Myanmar, khususnya Yangon, oleh aparat keamanan membuat banyak penduduk melarikan diri. Mereka berbondong-bondong pergi menggunakan truk, tuk-tuk, dan motor.

Media lokal, Irrawaddy, menerbitkan foto-foto penduduk yang melarikan diri dari kotapraja sejak Selasa pagi (16/3). Mereka berkerumun di atas truk bak terbuka.

Beberapa membawa hewan peliharaan mereka di belakang sepeda motor, sementara yang lain memasukkan barang-barang mereka ke dalam tas vinil di atas tuk-tuk.


"Para pekerja migran dari Hlaing Tharyar melarikan diri kembali ke negara bagian asal mereka," lapor outlet lokal Democratic Voice of Burma, seperti dikutip AFP.

"Kami bisa melihat orang-orang di jalan sejauh mata memandang," tambahnya.

Meningkatnya kekerasan di Myanmar terjadi sejak militer merebut kekuasaan dan menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Ratusan ribu orang melakukan unjuk rasa menolak kudeta, yang dibalas oleh polisi dan tentara dengan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan, setidaknya ada 20 orang yang tewas dalam bentrokan pada Senin (15/3). Sementara angka kematian mencapai 74 orang pada hari sebelumnya.

Junta bereaksi dengan memberlakukan darurat militer di Yangon dan lima kota lainnya. Dengan kondisi tersebut, siapa pun yang ditangkap di sana akan diadili oleh pengadilan militer, dengan hukuman mulai dari kerja paksa tiga tahun hingga eksekusi.

Pakar hukum Myanmar Melissa Crouch mengatakan deklarasi darurat militer secara efektif memberikan kendali penuh kepada komandan militer.

"Penggunaan darurat militer sangat meresahkan dan menunjukkan penurunan yang signifikan dalam situasi di Myanmar," kata akademisi Universitas New South Wales itu.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya