Berita

Bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan di Myanmar/Net

Dunia

Kekerasan Aparat Meningkat, Warga Berbondong-bondong Tinggalkan Yangon

SELASA, 16 MARET 2021 | 14:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Tingginya kekerasan di Myanmar, khususnya Yangon, oleh aparat keamanan membuat banyak penduduk melarikan diri. Mereka berbondong-bondong pergi menggunakan truk, tuk-tuk, dan motor.

Media lokal, Irrawaddy, menerbitkan foto-foto penduduk yang melarikan diri dari kotapraja sejak Selasa pagi (16/3). Mereka berkerumun di atas truk bak terbuka.

Beberapa membawa hewan peliharaan mereka di belakang sepeda motor, sementara yang lain memasukkan barang-barang mereka ke dalam tas vinil di atas tuk-tuk.

"Para pekerja migran dari Hlaing Tharyar melarikan diri kembali ke negara bagian asal mereka," lapor outlet lokal Democratic Voice of Burma, seperti dikutip AFP.

"Kami bisa melihat orang-orang di jalan sejauh mata memandang," tambahnya.

Meningkatnya kekerasan di Myanmar terjadi sejak militer merebut kekuasaan dan menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Ratusan ribu orang melakukan unjuk rasa menolak kudeta, yang dibalas oleh polisi dan tentara dengan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan, setidaknya ada 20 orang yang tewas dalam bentrokan pada Senin (15/3). Sementara angka kematian mencapai 74 orang pada hari sebelumnya.

Junta bereaksi dengan memberlakukan darurat militer di Yangon dan lima kota lainnya. Dengan kondisi tersebut, siapa pun yang ditangkap di sana akan diadili oleh pengadilan militer, dengan hukuman mulai dari kerja paksa tiga tahun hingga eksekusi.

Pakar hukum Myanmar Melissa Crouch mengatakan deklarasi darurat militer secara efektif memberikan kendali penuh kepada komandan militer.

"Penggunaan darurat militer sangat meresahkan dan menunjukkan penurunan yang signifikan dalam situasi di Myanmar," kata akademisi Universitas New South Wales itu.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya