Munculnya isu jabatan presiden menjadi tiga periode dianggap Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno, tidak tepat. Karena, dia menilai sistem demokrasi Republik Indonesia (RI) sudah cukup mapan setelah reformasi 1998.
Menurut Adi Prayitno, kematangan sistem demokrasi Indonesia bisa dilihat dari proses amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang sudah terjadi sebanyak empat kali pada tahun 1999 hingga 2002, yang tujuannya adalah untuk menumbuh suburkan sistem presidensial.
"Kenapa pasca reformasi ada amandemen? Karena merubah tatanan sistem politik dan sistem demokrasi kita. Pilpres secara langsung, Pilkada secara langsung termasuk ngatur jabatan presiden," ujar Adi Prayitno saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/3).
Akan tetapi, Adi Prayitno memandang isu mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode lewat amandemen UUD 1945 sekarang tidak memiliki dasar dan atau alasan yang kuat.
"Amandemen itu sebuah hal yang lumrah sebenarnya, tapi kalau amandemen itu meniscayakan suatu hal yang luar biasa. Tidak ujug-ujug amandemen, harus ada peristiwa yang cukup luar biasa," paparnya.
"Sistem demokrasi kita kan sudah cukup mapan. Apa lagi yang mau di amandemen?" sambung Adi Prayitno.
Maka dari itu, Dosen Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengaku khawatir isu presiden tiga peirode ini bukan hanya soal mengubah masa jabatan presiden saja.
"Pastinya akan banyak isu-isu lain yang disisipkan. Misalnya bupati, wali kota, gubernur yang dipilih secara langsung kalau diubah gimana? Jadi ditunjuk," katanya.
"Makanya ini perlu diusut hantunya, atau siapapun orangnya yang ngipas-ngipasi, memberi angin surga terkait isu jabatan tiga periode presiden ini," demikian Adi Prayitno menambahkan.
