Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Ist
Usulan penambahan masa jabatan presiden tiga periode bukan serta merta dimaksudkan untuk memuluskan Joko Widodo kembali berkuasa di periode mendatang.
Hal tersebut disampaikan Arief Poyuono menyikapi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo yang tak menginginkan jabatan RI 1 selama tiga periode baru-baru ini.
"Kan perubahan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi tiga periode bukan bermaksud secara otomatis menjadikan Jokowi sebagai presiden tiga periode," kata Arief Poyuono kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/3).
Ia menjabarkan, siapapun calon presidennya, tentu akan melewati tahapan pemilihan presiden. Pun demikian dengan Jokowi bila berniat kembali meneruskan kepemimpinannya.
"Kalau nanti Jokowi maju di Pilpres 2024, belum tentu juga dipilih atau terserah Jokowi juga, apakah mau maju lagi atau enggak, itu hak beliau," sambung Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini.
Baginya, amandemen masa jabatan presiden dalam undang-undang diusulkan semata-mata demi memperbaiki efektivitas dan produktivitas presiden yang terpilih dalam menjalankan pemerintahan.
Sebab selama ini, ia menilai sistem kepemimpinan presiden maksimal dua periode yang berlaku di Indonesia belum terbukti cukup dalam menyelesaikan program dan visi misi presiden terpilih.
"Coba tuh saat SBY dan Jokowi terpilih, kan mereka selalu dagang sapi dan bongkar pasang kabinet kerjanya, sehingga pembangunan dan program kampanye tidak bisa terealisasi," urai Arief Poyuono.
Ia juga menepis anggapan bahwa presiden tiga periode akan memantik otoriterianisme dan praktik korupsi.
"Enggak jugalah, tergantung siapa presidennya. Memang masa jabatan dua periode saat ini enggak menciptakan korupsi? Nyatanya korup juga tuh, banyak yang ditangkap KPK dan Kejaksaan," tutupnya.
