Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah/Ist
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta Rumah Sakit agar tidak menjadikan layanan pandemi virus corona baru (Covid-19) sebagai ajang pemburu rente (rent seeker) .
Informasi yang didapat Said, disinyalir, sejumlah Rumah Sakit mengubah data pasien dari negatif menjadi positif Covid-19. Tujuannya untuk mendapatkan dana klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Atss fakta itu, Politisi PDIP itu meminta pemerintah segera mengungkap indikasi praktik menyimpang di rumah sakit selama pandemi Covid-19.
"Untuk itu, saya meminta pemerintah membongkar praktek mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mengeruk keuntungan financial," ujar Said, Senin (15/3).
Dalam pandangan Said, pandemi Covid-19 telah menjadi sumber bisnis baru bagi Rumah Sakit. Modusnya, dengan meng-Covid-kan orang sakit yang sesungguhnya tidak terkena Covid-19.
Cara lainnya, dengan mengubah data pasien dari negatif menjadi positif Covid-19.
Modus ini lanjut Said dilakukan beberapa rumah sakit demi meraup keuntungan dari dana pertanggungjawaban BPJS Kesehatan. Padahal alokasi anggaran untuk mengatasi Covid-19 ini sangat cukup.
Namun sayangnya, dalam prakteknya masih ada rumah sakit yang memanipulasi data pasien covid ini.
“Sejak kuartal 3 tahun anggaran 2020 sampai sekarang masih banyak rumah sakit yang main-main dalam menginput data pasien. Pasien negative dimasukkan positive agar rumah sakit bisa langsung melakukan tagihan ke BPJS. Ini kan udah nggak benar,†tegasnya.
Politisi senior PDI Perjuangan ini menegaskan, praktik nakal rumah sakit ini harus segera ditertibkan.
Hal ini penting agar kerugian yang dialami masyarakat Indonesia tidak semakin meluas.
"Saya mensinyalir tidak hanya mengubah data pasien Covid-19, banyak cara dan modus dilakukan oleh berbagai rumah sakit untuk mendapatkan keuangan," tegasnya.
Wakil Rakyat Darah Pemilihan Madura, Jawa Timur ini meminta pemerintah melakukan kontrol dan pengawasan secara ketat guna mencegah manipulasi data pasien Covid-19.
Caranya, sejak awal proses pasien masuk rumah sakit harus dikawal aparat penegak hukum (APH).
Bahkan untuk menginput data pasien Covid-19 bisa dilakukan oleh APH juga.
Hal ini penting agar tidak terjadi moral hazard dimana rumah sakit menangguk profit luar biasa karena biaya pasien positif ditanggung oleh pemerintah.
“Saya minta, rumah sakit agar jangan menjadikan Covid-19 sebagai ladang bisnis baru para pemilik layanan kesehatan,†tegasnya.
Sebenarnya kata Said, politik anggaran Covid-19 ini sangat memadai.
Hal ini mengkonfirmasikan, perhatian pemerintah terhadap upaya memitigasi penyebaran Covid-19 sangat besar sekali.
Terbukti, pemerintah menaikkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 699,43 triliun pada 2021 atau meningkat dari alokasi tahun 2020 sebesar Rp 688,33 triliun.
Dari angka tersebut, alokasi untuk anggaran bidang kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun.
Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai program vaksinasi Rp 58,18 triliun, diagnostik (
testing dan tracing) Rp 9,91 triliun, therapeautic Rp 61,94 triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 triliun dan penanganan lainnya Rp 27,67 triliun.
"Dengan melihat postur anggaran sektor kesehatan yang cukup besar ini, saya minta kenakalan rumah sakit ini distop," tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini meminta pemerintah meningkatkan mekanisme pengawasan pemanfaatan dana Covid-19.
Langkah ini dibarengi dengan pembenahan dalam tata kelola pengunaan dana Covid-19 agar benar-benar tepat sasaran.
"Untuk itu, perlu deteksi dini guna memastikan dana covid ini tidak disalahgunakan," pungkasnya.
