Pemerintahan sipil Myanmar bersumpah melawan kudeta militer/Net
Pertumpahan darah kembali terjadi di Myanmar. Sedikitnya 12 orang dilaporkan tewas dalam kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan pada Sabtu (13/3), ketika pemerintah sipil kembali bangkit.
Seorang saksi mata mengungkap, lima orang ditembak mati dan beberapa lainnya cedera ketika polisi berusaha untuk membubarkan massa di Mandalay.
Hari yang sama, media lokal melaporkan, dua orang demonstran di Yangon dan seorang di Pyay meninggal dunia. Sementara tiga korban lainnya tidak disebutkan.
Menurut seorang aktivis di Mandalay, Myat Thu, salah seorang korban merupakan anak berusia 13 tahun.
"Mereka (aparat) bertingkah seperti berada di zona perang, dengan orang-orang tak bersenjata," ujarnya, seperti dikutip
Reuters.
Sementara seorang pengunjuk rasa, Si Thun Tun mengaku melihat dua orang yang ditembak, termasuk seorang biksu Buddha.
Di Pyay, seorang saksi mata mengatakan pasukan keamanan awalnya menghentikan ambulans untuk menjangkau mereka yang terluka, yang menyebabkan satu kematian.
Seorang sopir truk di Chauk, sebuah kota di tengah Wilayah Magwe, juga tewas setelah ditembak di bagian dada oleh polisi.
Jatuhnya belasan korban terjadi ketika seorang pejabat senior partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Mahn Win Khaing Thain bersumpah dalam pidato pertamanya untuk melawan kudeta militer.
Ia telah ditunjuk sebagai penjabat wakil presiden oleh perwakilan anggota parlemen yang digulingkan, Komite untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH).
"Ini adalah saat paling gelap dan saat fajar sudah dekat," ujarnya.
“Untuk membentuk demokrasi federal, yang diinginkan oleh semua etnis bersaudara, yang telah menderita berbagai jenis penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade, benar-benar diinginkan, revolusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatukan upaya kita,†kata Mahn Win Khaing Than .
Kudeta militer dilakukan pada 1 Februari, ketika junta menahan pejabat pemerintahan terpilih, termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Kudeta memicu gerakan pembangkangan sipil di seluruh negeri yang ditanggapi oleh kekerasan oleh aparat keamanan.
