Berita

Vaksin Sinovac/Net

Politik

Kadaluarsa 25 Maret, Kemenkes Diminta Segera Distribusikan Dan Suntikkan Vaksin Sinovac

SABTU, 13 MARET 2021 | 16:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Waka DPD RI Sultan B. Najamudin mengingatkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memastikan Vaksin Sinovac segera sampai kepada seluruh unit pelayanan yang ada di Indonesia, mengingat vaksin tahap pertama kadaluarsa pada 25 Maret 2021. Maka penting untuk segera melakukan vaksinasi secara cepat dan masif.

Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/3), Sultan menghimbau agar Kementerian Kesehatan agar memastikan skema pendistribusian vaksin hingga ke titik daerah terpencil bisa berjalan.

"Jika Menkes (Budi Gunadi Sadikin) tidak prima untuk mendistribusikan vaksin hingga ke daerah pelosok, terpencil, hingga terluar Indonesia, maka vaksin kadaluarsa akan sia-sia tidak bisa dimanfaatkan. Maka, untuk memaksimalkannya penting dari pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik," ujar senator muda asal Bengkulu itu.


Sultan menyadari bahwa kondisi geografis Indonesia yang berbentuk jajar kepulauan serta ketersediaan industri rantai dingin (cold chain) dalam negeri masih sangat minim. Kedua hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pendistribusian vaksin yang ada.

Mantan Wakil Gubernur itu juga menuturkan bahwa skema distribusi vaksin harus tepat sasaran dan mempertimbangkan skala prioritas. Bahwa prioritasnya harus disesuaikan dengan daerah penerima serta klaster masyarakat yang akan mendapatkan vaksin Covid-19. Dua hal itu merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam perencanaan vaksinasi.

"Harus ada skala prioritas serta spesimen khusus terhadap pendistribusian vaksin. Agar tiap tahap vaksin yang datang dapat tepat waktu dan tepat sasaran," tambahnya.

Terakhir, Sultan juga menyampaikan bahwa kesiapan serta kesigapan kita dalam menghadapi bencana apapun akan menjadi tolak ukur profesionalisme dalam birokrasi.

"Generasi kita memang tidak punya pengalaman subjektif terhadap penanganan bencana kemanusiaan dalam bentuk pandemi. Tapi cara kita dalam menyikapinya akan menunjukkan sejauh mana kualitas birokrasi pemerintah kita. Ini berbanding lurus. Dan pandemi Covid-19 telah mengajarkan banyak hal yang mesti kita evaluasi sebagai bahan ke depan, terkhusus cara hidup bernegara kita," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya