Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri/Net

Politik

Pemerintah Borong Vaksin Impor, PDIP: Ini Soal Ketersediaan

SABTU, 13 MARET 2021 | 03:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah melakukan belanja vaksin dengan jumlah yang cukup besar. Belanja vaksin ini tidak hanya dari satu negara produsen, tapi dari berbagai negara.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia itu bukan untuk menghindari kemungkinan embargo dari negara produsen.

"Itu bukan soal embargo, tapi soal ketersediaan. Jadi, memang pemerintah harus berinisiatif, karena kan semua negara butuh vaksin. Jadi ya harus proaktif," kata Abidin Fikri kepada wartawan, Jumat (12/3).


Menurut legislator asal Jawa Timur ini, pemerintah memang harus lebih cepat mendatangkan vaksin dari negara-negara produsen.

"Jadi ya siapa yang bisa melakukan pembicaraan dengan negara yang produksi vaksin, dia akan lebih baik,” katanya.

Sehingga, dia menilai apa yang dilakukan pemerintah terkait mendatangkan vaksin dari banyak negara sudah tepat.

“Oh tepat dong. Karena banyak negara yang sampai sekarang belum dapat vaksin," imbuhnya.

Dia pun memberikan contoh Malaysia hingga kini belum mendapatkan vaksin Covid-19 dari negara produsen.

“Rakyat Malaysia mempertanyakan juga kepada pemerintahnya kenapa belum dapat, bahkan ada 130 negara ya kalau tidak salah belum dapat, jadi Indonesia masih beruntung nih, dengan kecepatan berkomunikasi dengan negara-negara yang memproduksi vaksin,” urainya.

Di samping itu, dia menilai inovasi-inovasi di dalam negeri perlu didorong. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa prakarsa inovasi harus didorong secara baik. Akan tetapi tetap harus memenuhi standar keilmuan.

“Karena ada aspek kehati-hatian, mutu, khasiat, dan lain sebagainya kan, harus diuji secara benar. Jadi bukan asal vaksin, nah itu juga sama perlakuan terhadap vaksin-vaksin yang dari luar,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya