Berita

Moeldoko ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat KLB sepihak di Sibolangit/Net

Politik

Moeldoko Cs Belum Laporkan Hasil KLB Sibolangit Karena Tak Yakin Legalitasnya

JUMAT, 12 MARET 2021 | 16:41 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Moeldoko dan para penggagas pencaplokan Partai Demokrat tidak segera melaporkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) abal-abal di Sibolangit karena tidak yakin legalitasnya.

Demikian analisa pengamat politik Universitas Paramadina Akhmad Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/03).

Kata Umam, hal itu merupakan indikasi pemilik suara DPC dan DPD yang menghadiri KLB abal-abal tidak memenuhi syarat.


"Tampaknya Moeldoko, Johnny Allen, Marzuki Alie Cs kesulitan membuktikan legalitas dan legitimasi KLB abal-abal yang dibuatnya," demikian kata Umam.

Prediksi Umam, saat ini Moeldoko Cs sedang berusaha mengharapkan keajaiban politik melalui jaringan Moeldoko.

Pandangan Umam, jika Moeldko mnekad melakukan hal tersebut akan dapat menabrak aturan partai politik yang ada di Indonesia.

"Mereka hanya berharap keajaiban politik dari jaringan Moeldoko di pemerintahan untuk menabrak logika berdemorkasi dan aturan partai politik yang ada," demikian kata Umam.

Setalah KLB abal-abal diadakan Jumat (5/3) alu hingga saat ini belum ada langkah politik melaporkan hasil KLB Sibolangit ke Kemenkumham.

Salah satu alasannya, tim Moeldoko sedang melengkapi data pengurus.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya