Korban Sipil Terus Berjatuhan, Korsel Bekukan Kerja Sama Pertahanan Dengan Militer Myanmar

Korea Selatan akan menangguhkan kerja sama pertahanan dan keamanannya dengan Myanmar, sebagai respons atas kekerasan yang dilakukan oleh militer dan polisi terhadap warga sipil.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga mengatakan akan melarang ekspor senjata dan barang-barang strategis ke Myanmar, dan mempertimbangkan kembali bantuan pembangunan ke negara tersebut.

"Meskipun ada tuntutan berulang dari masyarakat internasional, termasuk Korea Selatan, ada peningkatan jumlah korban di Myanmar karena tindakan kekerasan dari pihak berwenang militer dan polisi," ujar kementerian, seperti dikutip Sputnik, Jumat (12/3).

Data dari International Aid Transparancy Initiative menunjukkan, ekspor pertahanan terakhir ke Myanmar dari Korea Selatan terjadi pada 2019, tetapi Seoul masih menghabiskan jutaan dolar untuk proyek-proyek pembangunan di sana.

Pada Kamis (11/3), Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia Eamon Gilmore mengatakan bahwa Uni Eropa siap untuk mengadopsi sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras militer Myanmar karena menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai.

Kekacauan yang terjadi di Myanmar muncul sejak kudeta militer pada 1 Februari, di mana militer merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil terpilih.

Langkah militer itu memancing demonstrasi besar-besaran yang ditanggapi kekerasan. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebut, lebih dari 70 orang meninggal dunia dan lebih dari 2.000 lainnya ditahan sejak kudeta.