Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay (kiri)/RMOL
Vaksin nusantara mengundang polemik di kalangan masyarakat paska munculnya pernyataan Kementerian Kesehatan dan BPOM yang seakan-akan kurang mendukung vaksin buatan dalam negeri tersebut.
Ketua Fraksi PAN DPR RI mengatakan, seharusnya BPOM dan Kemenkes tidak tebang pilih dengan produk dalam negeri.
Kata Saleh, pemerintah seharusnya memberikan keleluasaan terhadap vaksin luar negeri.
“Kalau ada yang tidak tepat, bukan malah dipersulit. Tapi diarahkan. Dibina. Itulah tugas BPOM. Membina. Agar tidak ada kesalahan-kesalahan. Nanti kalau ditemukan tidak efektif, Tidak berkhasiat. Berarti kan tidak perlu diproduksi massal,†ucap Saleh kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/3).
“Jadi ini masih panjang, ada dua tiga tahapan lagi. Tapi jangan disetop ini,†imbuhnya.
Saleh menambahkan, vaksin Nusantara penting untuk dilanjutkan uji klinis tahap duanya lantaran sudah dilakukan tahap pertama.
“Vaksin nusantara ini penting dicek dari seluruh vaksin yang ada di dalam negeri, vaksin merah putih itu, kelihatan vaksin nusantara yang agak di depan, artinya dia proses penelitiannya sudah berjalan udah masuk tahap dua,†katanya.
“Yang lain vaksin merah putih itu tahun 2022 malahan. Yaitu yang saya dapatkan dari rapat kemarin,†tambahnya.
Legislator dari Sumatera Utara mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menggaungkan kampanye benci produk asing. Namun, faktanya vaksin sendiri masih impor dari negara lain.
“Presiden itu malah menginstruksikan bahwa bangsa ini mulai mencintai produk dalam negeri bahkan presiden malah mengeluarkan diksi benci produk asing. Karena sekarang sudah mulai klarifikasi-klarifikasi juga mereka kemarin soal benci produk asing,†tandasnya.
