Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu telah mengungkapkan kepada publik bahwa ada gerakan yang akan melakukan kudeta terhadap Demokrat dan mengambil alih kepemimpinan partai yang sah.
Sejumlah kader Demokrat membocorkan sejumlah nama yang diduga akan melakukan kudeta. Kemudian beberapa hari, sejumlah nama yang disebutkan tersebut membuktikan sendiri dugaan bahwa akan terjadi pengambilalihan kekuasaan terhadap Demokrat memang benar adanya.
Nama-nama yang disebutkan kader Demokrat yang akan melakukan kudeta secara terang-terangan menunjukan diri sebagai pihak yang berada di belakang KLB Partai Demokrat.
Analis politik Iwel Sastra mengatakan, menariknya nama Moeldoko yang disebut akan menjadi pengganti AHY benar-benar terbukti. KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, sepakat memilih Moeldoko sebagai ketua umum, kepala KSP itu pun menerimanya.
Menurut Iwel Sastra, bagaimanapun kejadian ini tidak bisa dipisahkan dari Pilpres 2024 mendatang. Meskipun tidak bisa mengusung sendiri calon presiden, suara yang dimiliki Demokrat pada Pemilu 2019 berpotensi untuk berkoalisi dengan partai lain dalam mengusung calon presiden.
"Setidaknya suara yang dimiliki Partai Demokrat bisa untuk posisi tawar ketua umumnya pada posisi Wakil Presiden," ujar Direktur Mahara Leadership itu kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/3).
Lanjut Iwel Sastra, Istana sudah melakukan bantahan terlibat dalam aksi ini. Tentu muncul pertanyaan siapakah di balik semua ini.
Kalau analisis sederhana, biaya yang dibutuhkan sebuah partai politik dalam pemilu tidaklah sedikit. Sehingga dugaan bisa saja mengarah kepada mereka yang bisa mendukung biaya politik yang harus dikeluarkan.
"Biasanya ketika ada yang mau mengeluarkan modal dalam jumlah besar, maka kepentingan yang akan dititipkan juga besar. Siapakah pemilik modal ini? Biasanya lambat laun seiringnya waktu akan terungkap," tutup Iwel Sastra.
