Berita

Etnis Amhara bantah telah usir orang-orang Tigrayan dari wilayah Tigray/Net

Dunia

Amhara Bantah Tudingan AS Telah Lakukan Pembersihan Etnis Tigray Di Ethiopia

JUMAT, 12 MARET 2021 | 10:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Konflik di Tigray, Ethiopia masih belum usai. Pejabat Tigrayan menuding pasukan Amhara telah mengusir ribuan orang dari Tigray barat yang diklaim etnis tersebut.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Rabu (10/3) juga ikut menyoroti situasi di Tigray. Ia menyebut tindakan pembersihan etnis telah dilakukan di Tigray barat. Blinken kemudian menyerukan mereka untuk berhenti dan bertanggung jawab penuh.

Menanggapi hal tersebut, jurubicara Amhara, Gizachew Muluneh menepis pihaknya telah melakukan pembersihan etnis dan penggusuran skala besar pada Tigrayan.


"Beberapa Tigrayan mungkin mengungsi, beberapa jumlahnya," ujar Muluneh, seperti dikutip AFP, Jumat (12/3).

Gizachew juga mengatakan seruan Blinken agar pasukan Amhara meninggalkan Tigray salah arah. Ia mengatakan, wilayah Tigray merupakan bagian dari Amhara.

"Tidak ada pasukan Amhara di wilayah Tigray. Daerah ini bukan daerah Tigrayan, dalam sejarahnya. Kalau Sekretaris (Blinken) bicara daerah ini, daerah ini bukan Tigrayan. Pasukan kami tidak berada di wilayah Tigrayan, melainkan pasukan kami berada di wilayah Amhara. Itulah tanggapan kami," kata Gizachew.

Ethiopia terdiri dari 10 negara bagian semi-otonom yang diatur menurut garis etnis.

Perdana Menteri Abiy Ahmed meluncurkan kampanye militer di Tigray pada November setelah menyalahkan partai yang berkuasa di kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), atas serangan terhadap kamp-kamp militer.

Abiy kemudian mengandalkan pasukan dari Amhara untuk mengamankan Tigray barat dan selatan begitu TPLF mundur dari daerah-daerah itu, dan pejabat Amhara mendirikan pemerintahan transisi di beberapa kota besar dan kecil.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya