Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ubedilah Badrun: Kudeta Demokrasi Terjadi Berkali-kali, Rezim Ini Tak Layak Dilanjutkan

JUMAT, 12 MARET 2021 | 00:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kudeta terhadap demokrasi di Indonesia sudah terjadi berkali-kali di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi pengambilalihan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

Ubedilahpun membeberkan beberapa contoh sikap rezim Jokowi yang mencerminkan mengkudeta demokrasi. Di antaranya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat tentang UU Omnibus Law.

"Sekelas NU dan Muhammadiyah yang menolak UU Omnibus Law tidak didengar suaranya. Termasuk KAMI atau gerakan-gerakan lainnya itu tidak didengar dan ratusan mahasiswa demo menolak juga tidak didengar. Saya kira ini satu bencana demokrasi dan fakta kudeta demokrasi," kata Ubedilah dalam acara Sarasehan Kebangsaan ke-41 yang diselenggarakan DN-PIM bertajuk 'Menyoal KLB Partai Demokrat yang Beraroma Kudeta', Kamis (11/3).

Hal tersebut ditambah dengan upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko.

"Ini memperkuat satu analisis, sesungguhnya rezim ini melakukan kudeta demokrasi. Merusak tatanan demokrasi, dan kemudian membuat demokrasi menjadi tidak sehat," jelas Ubedilah.

Masih kata Ubedilah, berdasarkan studi tentang demokrasi, dinamika politik, partai, banyaknya kasus yang terjadi dianggap bahwa rezim sudah tidak layak dilanjutkan dalam tata kelola negara.

"Dengan sekian banyak kasus yang tadi saya sebutkan, dari kasus korupsi, kasus kudeta demokrasi yang berkali-kali itu, maka sesungguhnya rezim ini sudah tidak layak sebagian dilanjutkan dalam konteks tata kelola negara," tegas Ubedilah.

Untuk kasus Demokrat, bila berlanjut hingga ke meja hijau, maka sama saja mempertontonkan satu kejahatan demokrasi.

"Ini yang membuat pikiran publik sedih ketika generasi milenial mengatakan, 'ya penguasa buruk, partai-partai ini enggak ada gunanya'. Karena tidak memberi contoh terbaik dalam mengelola negara dalam mengelola politik misalnya," tandas Ubedilah.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Paspampres Buka Suara soal Marhan Harahap Meninggal saat akan Salat Jumat

Rabu, 20 Maret 2024 | 10:50

UPDATE

Penjualan Melorot, Laba Bersih AMMN Nyungsep 79,9 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:55

Korban Tewas Akibat Serangan Moskow Meningkat Hingga 143 Orang

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:39

Genjot Jumlah Wisman, Kemenparekraf Dorong Pengembangan Desa-desa Wisata

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:19

Pengamat: Prabowo Tidak Perlu Didesak Mundur

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:11

Rusia Ragu ISIS Pelaku Serangan Moskow, Kembali Sudutkan Ukraina

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:05

Golkar Terancam Jadi Partai Keluarga Bila Dipimpin Jokowi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:00

Astronom Kerajaan Inggris Sarankan Pengiriman Robot ke Ruang Angkasa

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:57

Rapat Paripurna ke-14, 272 Anggota DPR Bolos

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:38

Genjot Wisman Jepang, Kemenparekraf Gandeng Garuda Indonesia

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:35

Kepala Intelijen Rusia Lakukan Kunjungan ke Korea Utara

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:29

Selengkapnya