Demonstrasi di Myanmar/Net
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI terus mengikuti situasi terkini di Myanmar yang kian mencemaskan usai kudeta militer pada 1 Februari 2021 lalu.
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon mengutuk keras aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi yang menyebabkan jatuhnya puluhan korban tewas dan luka-luka.
“Termasuk penahanan ribuan orang tanpa proses hukum," katanya dalam kepada wartawan, Kamis (11/3).
BKSAP juga mendesak PBB, ASEAN, dan komunitas internasional lainnya untuk secara cepat melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
Menurutnya, komunitas internasional terutama PBB dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas.
"Demikian pula repatriasi ratusan ribu warga etnis Rohingya yang diusir dengan penuh kekerasan oleh militer Myanmar," tegasnya.
Fadli Zon menegaskan, langkah prioritas lainnya yang perlu dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.
"Saya mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi serta menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak dalam aksi menentang kudeta," tegasnya.
Masih kata Fadli Zon, dunia internasional terutama PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara, yaitu dengan pembebasan tokoh-tokoh oposisi sipil terlebih dahulu.
"Saya menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference," tuturnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyatakan, prinsip non-interference seharusnya ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip dan nilai-nilai bersama secara utuh yang termuat dalam Piagam ASEAN.
"Bersama BKSAP DPR RI saya juga mendukung penuh Pemerintah Indonesia sebagai
peacemaker, problem solver, dan
bridge builder dalam menyelesaikan krisis Myanmar," ucapnya.
"Tentu saja itu harus dijalankan secara
prudence agar tidak mengorbankan prinsip
good neighborhood policy dengan tetap berkomitmen untuk menjadikan demokrasi dan HAM sebagai salah satu norma dasar pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN," sambungnya.
Salah satu langkah yang akan diambil oleh BKSAP, kata Fadli Zon, yaitu akan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak organisasi tersebut melakukan langkah konkret. Yakni menjamin penghormatan prinsip dan tujuan dari Piagam ASEAN antara lain penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia,
good governance, rule of law, dan
constitutional government.
Pada level global, kudeta Myanmar akan dibawa ke Parlemen Dunia. BKSAP tengah mempertimbangkan mengajukan rancangan resolusi terkait kudeta di Myanmar sebagai emergency item yang akan diajukan di sesi Inter Parliamentary Union (IPU) pada April mendatang.
