Berita

Aksi demo warga Thailand menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha/AP

Dunia

Thailand Ingin Perluas Penjara Di Tengah Maraknya Penangkapan Demonstran

KAMIS, 11 MARET 2021 | 11:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Thailand dilaporkan sedang mempertimbangkan memperluas ruang penjara untuk tahanan politik, seiring dengan meningkatnya jumlah penangkapan demonstran.

Kendati begitu, Menteri Kehakiman Somsak Thepsuthin pada Rabu (10/3) mengatakan, perluasan ruang penjara ditujukan karena penjara mulai padat ketika keluarga dan pendukung tahanan datang berkunjung. Ia pun menyebut Penjara Tahanan Bangkok dan Penjara Pusat Klong Prem, yang menjadi tempat tahanan politik ditahan, sebagai contoh.

Namun ia membantah spekulasi bahwa penjara baru yang terpisah akan dibangun untuk tahanan politik.


"Oleh karena itu, kami sedang mendiskusikan mencari area yang lebih luas yang dapat menampung lebih banyak orang untuk kenyamanan semua orang,” katanya kepada wartawan, seperti dikutip CNA.

“Setiap orang harus diperlakukan sama,” lanjut Somsak.

Kelompok bantuan hukum Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand baru-baru ini mengatakan setidaknya 382 orang, termasuk 13 anak di bawah umur, menghadapi dakwaan terkait demonstrasi politik dan mengekspresikan pandangan politik. Mereka ditangkap mulai Juli 2020 hingga akhir bulan lalu.

Tahun lalu, sebuah gerakan pro-demokrasi yang dipimpin mahasiswa berlangsung untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan pemerintahannya, serta amandemen konstitusi dan reformasi monarki.

Pengacara Thailand untuk Hak Asasi Manusia menunjukkan sudah ada lebih dari 60 orang yang didakwa di bawah hukum lese majeste dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara per insiden.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya