PBB Kutuk Kekerasan Di Myanmar, Desak Militer Bebaskan Tahanan Politik

Dengan suara bulat, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyerukan dikembalikannya transisi demokrasi dan mengutuk kekerasan yang terjadi terhadap pengunjuk rasa damai.

Pernyataan tersebut disetujui oleh semua 15 anggota dewan dan secara resmi diadopsi dalam pertemuan virtual yang dipimpin Duta Besar Amerika Serikat (AS) Linda Thomas-Greenfield pada Rabu (10/3).

Pernyataan itu dirancang oleh Inggris, berisi seruan pembebasan para tahanan politik, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang telah ditahan sejak perebutan kekuasaan pada 1 Februari.

"Menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menegakkan supremasi hukum," tambah dewan, seperti dikutip AP.

Dalam sebuah pernyataan, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan, penting bagi anggota dewan untuk berbicara dalam satu suara. Ia juga menyatakan bahwa saat ini adalah waktunya untuk de-eskalasi, diplomasi, dan dialog.

Thomas-Greenfield juga menekankan bahwa semua anggota dewan untuk berbicara dengan satu suara, mengutuk kekerasan yang sedang berlangsung terhadap pengunjuk rasa damai.

"Amerika Serikat akan terus bekerja dengan koalisi mitra internasional yang luas untuk mempromosikan pertanggungjawaban atas kudeta dan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan, dan akan bekerja untuk memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis," lanjut Thomas-Greenfield.

Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan pihaknya mengusulkan pernyataan itu sehubungan dengan situasi yang memburuk di Myanmar.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berharap pernyataan tersebut akan membuat militer menyadari bahwa sangat penting untuk membebaskan semua tahanan dan menghormati hasil pemilihan, serta memungkinkan situasi kembali ke transisi demokrasi.