Berita

Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Donny Charles/Net

Presisi

Bantah Intervensi Pengurus Demokrat, Polda Kalbar: Hanya Pulbaket Untuk Antisipasi Konflik

SELASA, 09 MARET 2021 | 20:53 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Donny Charles membantah bahwa pihaknya melakukan intervensi terhadap pengurus Partai Demokrat Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

"Saya sudah mengecek ke Polres-Polres, termasuk di Polres Melawi. Bahwa anggota Polri hanya melaksanakan tugas rutin mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) guna mengantisipasi dampak konflik internal PD di wilayah Kabupaten," kata Donny saat dikonfirmasi wartawan, Selasa malam (9/3).

Dalam tugas rutin itu, tambah Donny, personel melakukan komunikasi secara baik tidak seperti yang dituduhkan yakni melakukan intervensi.


"Intinya, kami ingin menjaga situasi tetap kondusif dengan mengetahui permasalah secara dini sehingga mudah mengambil langkah antisipasi. Sebatas menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Kalbar," tegas Donny.

Sebelumnya, Pengurus Partai Demokrat Melawi, Kab. Melawi, Kalimantan Barat, mengaku didatangi intel polisi pada Sabtu (6/3) lalu.

Hal ini kemudian diungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman melalui akun Twitternya @BennyHarmanID. Menurut Benny, kedatangan polisi tersebut menanyakan status kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atau kubu Moeldoko selaku Ketua Demokrat Versi KLB.

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel2 Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untukpro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!" cuit Benny.


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya