Berita

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly/Net

Politik

Yasonna Laoly Minta SBY Dan AHY Tidak Serang Pemerintah Soal KLB

SELASA, 09 MARET 2021 | 13:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhenti untuk menyerang pemerintah.

Pasalnya, kata dia, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham akan objektif menyikapi gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

"Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Kita objektif kok," kata Yasonna kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3).


"Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Itu yang saya minta," imbuhnya.

Yasonna Laolly menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB yang salah satu keputusannya menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat.

"Itu supaya dicatat. Itu saja titik," tegasnya.

Sebab, sambung Yasonna, kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kemenkumham Senin (8/3) kemarin untuk melaporkan KLB ilegal, kini tengah diproses oleh Kemenkumham.

"Kan Pak AHY dengan DPP Demokrat sudah datang ke Kemenkumham kemarin. Sudah diterima oleh Dirjen, Dirjen sudah melaporkan kepada saya. Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat," tuturnya.

"Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami. Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," demikian Yasonna.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya