Berita

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly/Net

Politik

Yasonna Laoly Minta SBY Dan AHY Tidak Serang Pemerintah Soal KLB

SELASA, 09 MARET 2021 | 13:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhenti untuk menyerang pemerintah.

Pasalnya, kata dia, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham akan objektif menyikapi gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

"Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Kita objektif kok," kata Yasonna kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3).


"Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Itu yang saya minta," imbuhnya.

Yasonna Laolly menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB yang salah satu keputusannya menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat.

"Itu supaya dicatat. Itu saja titik," tegasnya.

Sebab, sambung Yasonna, kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kemenkumham Senin (8/3) kemarin untuk melaporkan KLB ilegal, kini tengah diproses oleh Kemenkumham.

"Kan Pak AHY dengan DPP Demokrat sudah datang ke Kemenkumham kemarin. Sudah diterima oleh Dirjen, Dirjen sudah melaporkan kepada saya. Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat," tuturnya.

"Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami. Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," demikian Yasonna.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya