Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto/Repro
Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak Partai Demokrat tak hanya melibatkan orang-orang secara langsung. Ternyata rencana KLB ilegal ini juga turut melibatkan upaya menggiring opini publik melalui berbagai narasi di media sosial.
Menurut Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto,
dalam politik, memenangkan opini publik merupakan kunci penting bagi pemenangan kontestasi kekuasaan.
Dalam konteks ini, menarik menyimak bahwa telah terjadi upaya manipulasi opini publik untuk memberi legitimasi pada KLB, bahkan jauh sebelum KLB berlangsung. Manipulasi opini publik ini tampak dari kemunculan narasi KLB sebanyak ratusan ribu dalam waktu singkat.
Dalam konteks ini, menarik menyimak bahwa telah terjadi upaya manipulasi opini publik untuk memberi legitimasi pada KLB, bahkan jauh sebelum KLB berlangsung. Manipulasi opini publik ini tampak dari kemunculan narasi KLB sebanyak ratusan ribu dalam waktu singkat.
Hal ini diungkap Wijayanto saat mempresentasikan etnografi media, dengan judul ‘Perang Siber, hostile take over Partai Demokrat’ dalam diskusi daring yang digelar LP3S, Minggu (7/3).
Dipaparkan Wijayanto, manipulasi opini publik itu dimainkan oleh pasukan siber yang terdiri dari influencer (akun asli yang bisa diverifikasi identitasnya) dan buzzers (akun anonim yang tidak bisa diverifikasi siapa identitasnya).
Pasukan siber pendukung KLB ini memainkan narasi yang mencoba mengeksploitasi emosi publik dengan melihat bahwa apa yang terjadi pada Partai Demokrat adalah wajar, dengan alasan, pertama Partai Demokrat memainkan politik dinasti.
Kedua, kader Partai Demokrat dinarasikan sebagai korup. Ketiga, Karma (sebagai akibat dari apa yang telah dilakukan SBY di masa lalu terhadap PKB Gus Dur). Keempat, Muldoko menyelamatkan Partai Demokrat yang memang bobrok.
Dalam analisis Wijayanto, kubu pendukung AHY juga tampak tidak tinggal diam. Mereka mencoba melawan dengan narasi: KLB Bodong, KLB abal-abal, KLB Dagelan, Selamatkan Partai Demokrat, selamatkan demokrasi, dsb.
Meski demikian, tampak pemenangnya adalah kubu pendukung Moeldoko dan KLB. Hal ini tampak dari tagar paling dominan adalah
#MoeldokoSaveDemokrat sebanyak 15.576 tweets dan
#MoeldokoKetumPDSah sebanyak 14.621, jauh melampaui tagar lainnya.
Menurut Wijayanto, tragedi KLB Partai Demokrat merupakan refleksi semakin seriusnya kemunduran demokrasi di Indonesia. Antara lain dicirikan oleh diberangusnya lawan politik dengan berbagai cara, mulai dari persuasi hingga koersif melalui intervensi kekuasaan.
Selain itu, Wijayanto menambahkan, tragedi KLB ini juga merefleksikan sudah musnahnya etika politik di antara elite politik yang menggunakan praktik-praktik Machiavellian untuk meraih kekuasaan. Mereka percaya bahwa dukungan dan kepercayaan publik bisa didapat dengan manipulasi opini publik pada akhirnya.
Lebih lanjut, dipaparkan Wijayanto, mudahnya partai diremukkan oleh intervensi kekuasaan juga merefleksikan lemahnya partai politik di Indonesia. Antara lain karena miskin ideologi dan berjarak dari warga karena masih tenggelam dalam pragmatisme politik.
Partai masih tergantung pada satu figur sentral, pun sarat dengan oligarki dan politik dinasti. Sehingga publik tidak melihat partai sebagai institusi yang memperjuangkan aspirasi mereka.
Ditambahkan Wijayanto, selama era reformasi, partai merupakan satu institusi dengan kepercayaan publik yang paling rendah dan paling enggan mereformasi diri. Butuh dorongan dan dukungan dari masyarakat sipil untuk terjadinya reformasi internal partai politik.
Sebagai alternatifnya, perlu juga didorong kemunculan partai baru yang lebih ideologis dan mengusung gagasan baru, seperti partai hijau dan partai buruh.
Wijayanto mengakhiri presentasi dengan mengingatkan bahwa peristiwa KLB Partai Demokrat ini memberi sinyal buruk bagi masa demokrasi Indonesia.
Di mana konsolidasi oligarki yang hampir tanpa penantang karena remuknya partai oposisi dan terfragmentasinya masyarakat sipil, membuat pihak pertama semakin bisa memaksakan kehendaknya untuk melahirkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
